Peningkatan SDM Fakultas Hukum UPR Terus Dilakukan

Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA – Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (FH-UPR) terus menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi terutama dalam rangka mempersiapkan program strata 3 (S3) ilmu hukum.

Seperti yang disampaikan oleh Dekan FH-UPR, Dr. H.Suriansyah SH.,MH bahwa pihaknya juga saat ini tengah melakukan persiapan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi para dosen.

“kita mendorong para dosen S2 khususnya di Fakultas Hukum untuk  mengikuti studi lanjut ke S3 Ilmu hukum. Sebenarnya sudah banyak yang dosen yang bergelar doktor, cuma tidak sebanyak bila dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain,” kata Suriansyah, kamis (4/2/2021) sore.

Tidak hanya itu, ketua PGRI Kalteng ini juga mendorong agar dosen yang bergelar doktor bisa melanjutkan studi ke guru besar. Mengingat belum adanya guru besar di Fakultas Hukum.

Dengan harapan setiap tahunya ada  Fakultas Hukum sendiri mengalami peningkatan dari sisi SDMnya. Baik dari doktor, atau ke guru besar, sehingga kedepan juga diharapkan target kampus merdeka belajar dapat tercapai.

“disamping melakukan kerjasama, kita juga mempersiapkan membuka fakultas hukum mandiri, yang leading sectornya kita serahkan keada pascaserjana. Kerena pascaserjana membawahi S2 dan S3,” bebernya menambahkan.

Tidak hanya itu saja, pasca melakukan rapat pertemuan dengan para pimpinan fakultas dan seluruh dosen. lebih dalam Suriansyah menjelaskan, pihaknya dalam rapat tersebut telah menyampaikan sejumlah target pencapaian untuk tahun 2021.

Adapun target pencapaian Fakutas Hukum ditahun 2021 tersebut, tentunya sudah diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rektor UPR, Dr. Andrie Elia, SE.,MSi.

Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Agus Muliawan menyampaikan bahwa dalam rapat pertemuan tersebut, seluruh jajaran di Fakultas Hukum baik dari seluruh Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Prodi, dan beberapa doktor turut dilibatkan.

“intinya dalam rapat itu, Dekan Fakultas Hukum sudah menyampaikan target pencapaian di tahun 2021. Dimana pencapain tersebut mengacu pada 8 IKU Dekan yang selaras dengan IKUnya Rektor UPR, dan 8 Indikator yang ada di kampus merdeka belajar,” kata Agus menambahkan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kebijakan “Kampus Merdeka” pada tahun 2020 dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan program sarjana.

Terdapat 8 (delapan) Indikator yang tertuang dalam keputusan KEMENDIKBUD nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama
(IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
tahun 2020.

Adapun 8 IKU yang tertuang didalam keputusan Kemendikbud nomor 754/P/2020 tersebut yakni 1. Kesiapan kerja lulusan., 2. Mahasiswa di luar kampus., 3. Dosen di luar kampus., 4. Kualifikasi dosen., 5. Penerapan riset dosen., 6. Kemitraan studi., 7. Pembelajaran kelas., dan 8. Akreditasi Internasional.

Pihaknya optimis bahwa target pencapaian kinerja Fakultas Hukum ditahun 2021 ini dapat melebihi persentase target yang sudah ditetapakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbut) meskipun hanya 2 sampai 3 persen dari persentase di masing-masing item indikator.(a2)