Pemkab Barsel Tegaskan Pencairan Anggaran Penanganan Karhutla Tergantung Permohonan Dari SOPD

Beritakalteng.com, BUNTOK – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Selatan, Ali Sadikin menegaskan bahwa pencairan anggaran penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tergantung permohonan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait.

Hal ini ditegaskan Ali melalui pesan singkat, Senin (31/8/2026). Diungkapkan dia, Pemerintah Daerah Barsel telah menyiapkan anggaran penanganan Karhutla yang sangat cukup.

Namun, menurut dia selama tidak ada permohonan dari SOPD terkait selaku leading sektor penanganan bencana, maka BPKAD tidak bisa mencairkan dana tersebut.

“Kendala di SKPD nya, Bukan di Pemdanya. Pemda siap mensuplai dananya asal ada permintaan, kami tidak tahu kebutuhan masing – masing SKPD, terbaru untuk Damkar sudah di sampaikan pendanaannya sesuai permintaan dan reviu inspektorat. Bahkan kalau konsumsi mulai kemarin BPKAD sudah mensuplai ke lokasi kebakaran,” ungkapnya.

Meskipun begitu, jelas Ali, pernohonan pencairan dana penanggulangan bencana tidak serta merta bisa langsung dicairkan, ada proses dan tahapan yang harus dilewati.

“Iya, tinggal ajukan permohonan dan direviu inspektorat, kami stand by melakukan proses pencairan,” tegasnya.

Keterangan BPKAD ini diperkuat oleh Pj. Sekretaris Daerah Barsel, Ita Minarni yang mengatakan bahwa informasi mengenai kendala penanggulangan Karhutla karena ketiadaan anggaran BBM dan konsumsi adalah tidak benar.

“Sebenarnya itu miskomunikasi saja, padahal semuanya sudah kita anggarkan dan kami pun tahu bahwa Karhutla ini sudah menjadi bencana nasional,” tutur Ita seperti dilansir dari sejumlah media daring, Senin (31/8/2026).

Dia kemudian sangat menyayangkan, apabila kondisi ini yang ternyata menjadi polemik dan sampai mencuat menjadi isu miring di media.

“Secara pribadi dan atas nama Pemerintah Daerah, kami sangat berterima kasih kepada semua relawan dan tim gabungan penanganan Karhutla yang telah bekerja keras, bekerja lelah untuk memadamkan api,” ucap Ita.

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan, dari sejumlah penanganan kasus Karhutla di wilayah Kabupaten Barito Selatan, kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, dinilai tidak maksimal. Semua itu ternyata terkendala dengan anggaran dan biaya operasional.

“Bagaimana kita bisa bereaksi cepat untuk menurunkan sarana, sementara ini BPBD Barsel lagi tidak ada anggaran terutama untuk mengisi BBM nya,” beber salah satu personel dari tim gabungan penanganan Karhutla Barsel, Sabtu (29/8/2026).

Dijelaskannya, dari beberapa kali pemadaman Karhutla di beberapa tempat di wilayah Barsel, anggota tim harus di sibukkan dengan berpikir keras untuk bisa mendapatkan BBM agar sarana bisa bergerak.

Ia juga mengakui, merasa malu, karena selama menjalankan tugas dari pagi hingga malam, pihak nya selalu mendapat konsumsi dari institusi lain.

“Jangankan untuk menyediakan konsumsi kami di lapangan, mencari BBM nya saja kami keteteran, sampai harus utang piutang dengan pihak lain,” keluhnya.

Untuk mengetahui kebenaran permasalahan ini, tim media ini telah berupaya melakukan konfirmasi dengan Kepala BPBD setempat, namun hingga terbitnya berita ini yang bersangkutan masih belum bisa di hubungi.

Saat ini, Barsel sendiri menempati peringkat 3 se-Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah kejadian Karhutla mencapai 2.037 titik api yang membakar hampir 1.000 hektare lahan dan hutan.