Fraksi PKB Dorong Optimalisasi PAD dan Efisiensi Anggaran Untuk Rakyat

Beritakalteng.com – Tamiang Layang – Fraksi PKB DPRD Kabupaten Barito Timur menyampaikan sejumlah persoalan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (31/8/2026).

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB Trikorianto, saat membahas agenda penyampaian pemandangan umum fraksi pendukung dewan terhadap penjelasan Kepala Daerah atas Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Selain itu Fraksi PKB menjadi perhatian adalah target Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya penerimaan dari sektor retribusi daerah yang akan ditargetkan mencapai Rp4.113.497.950.

Tri menilai, target tersebut cukup sulit untuk dicapai apabila tidak diikuti peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Oleh karena itu, OPD pengelolaan pendapatan dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“PKB meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap potensi penerimaan daerah secara realistis, sehingga target pendapatan dalam APBD Perubahan 2026 tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar didukung strategi dan langkah kongkret dilapangan,” jelasnya.

Desak Rasional dan Efesiensi Belanja, selain persolan pendapatan, Fraksi PKB juga meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam mengalokasikan belanja pada APBD Perubahan 2026.

“Anggaran harus diarahkan kepada program-program yang produktif dan memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kesehatan, Infrastruktur hingga jalan pertanian melalui pandangan umumnya, dirinya juga memberikan perhatian serius terhadap sektor pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur.

Di bidang kesehatan, pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan kesehatan akibat kondisi lingkungan dan musim kemarau, termasuk ancaman infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang dapat meningkat ketika terjadi kabut asap.

Kemudian, kebutuhan perbaikan infrastruktur sekolah yang mengalami kerusakan, peningkatan kualitas jalan wilayah, saluran irigasi serta akses jalan pertanian.

“Kita fraksi PKB turut mengingatkan pemerintah daerah mengenai pentingnya optimalisasi belanja modal,” jelasnya.

Minimnya pembangunan selama 2026 dinilai turut mempengaruhi perputaran ekonomi daerah. Oleh sebab itu, belanja modal yang telah dialokasikan melalui APBD Perubahan harus benar-benar dapat direalisasikan dan memberikan dampak terhadap masyarakat.

“Fraksi PKB meminta pemerintah daerah memastikan program pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Jajaran Fraksi PKB ini berharap dengan pembahasan APBD Perubahan 2026 tidak hanya berorientasi pada perubahan angka-angka anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Barito Timur. (ags)