BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng), Bryan Iskandar menyatakan sikap penolakan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan, khususnya di kelas 3 (tiga).
Kepada awak media Bryan menyampaikan, sikap penolakannya itu, merupakan bentuk perlindungannya sebagai seorang legislator kepada masyarakat.
Dirinya tidak merasa khawatir, apabila iuran peserta BPJS Kesehatan untuk kelas 1 atau kelas 2 yang dinaikan. Namun, yang dinaikan ini adalah iuran kelas 3, maka dirinya sangat tidak setuju akan hal tersebut.
“Karena, mengingat peserta BPJS kelas 3, adalah masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang rata-rata berada di kelas menengah ke bawah. Oleh sebab itu, saya sangat tidak setuju,” tegas Bryan, Kamis (05/09).
Kader partai Nasdem ini juga menuturkan, jika pemerintah beralasan, kenaikan iuran dikarnakan terjadinya defisit anggaran.
Salah satu wakil rakyat kalteng ini malah mempertanyakan bagaimana bisa defisit?, seperti apa datanya. Hal ini, lanjutnya menambahkan harus disampaikan ke publik secara transparan.
“maksudnya, agar masyarakat dapat mengetahui akar permasalahannya, sehingga iuran BPJS Kelas 3 sampai dinaikan. Jangan tiba-tiba ingin menaikan anggaran begitu saja “
“Rakyat juga ingin membayar iuran, dan rakyat kecil, kemampuannya pun juga seraba terbatas. Jadi, itu jangan semuanya dibebani kepada rakyat,” imbuhnya.
Ia juga menambahkan bahwa tidak sependapat, dengan pernyataan Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso yang mengatakan salah satu penyebab lain terjadinya defisit keuangan, dikarenakan adanya sekitar 15 juta peserta yang menunggak pembayaran iuran.
“Dan itu, rasa-rasanya enggak ‘fair’, apabila tunggakan 15 juta peserta BPJS Kesehatan, harus ditanggung oleh semua peserta, yang jumlahnya tercatat pada bulan Mei 2019, sudah mencapai 221.580.743 jiwa,” terangnya.
Bryan juga menyarankan kepada pemerintah, agar untuk tidak mengambil langkah sendiri, karena ini menyangkut masalah hidup rakyat kecil.
“Jika memang iuran BPJS tetap dinaikan, maka saya akan ikut langsung demo besar-bersaran, bersama-sama dengan serikat buruh, yang rencanya akan dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2019 mendatang, di Jakarta. Hal Itu, sebagai bentuk pembelaan bagi rakyat kecil,” tutupnya.(YS)