Tangani Inflasi, Pengendalian Harga Barang Harus Konsisten

Foto : Sekretaris Daerah Prov. Kalteng, H. Nuryakin

BERITAKALTENG.COM,  PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran melalui Sekretaris Daerah Prov. Kalteng, H. Nuryakin menghadiri Rapat Pengendalian Inflasi secara virtual, di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangka Raya, Senin (9/1/2023).

Mentri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan angka inflasi nasional sangat ditentukan oleh kerja Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah.

Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat penting, hal itu terlihat dari inflasi nasional pada bulan September yaitu 5,9 persen dan turun pada bulan Oktober yaitu 5,7 persen.

“BI memperkirakan akan terjadi penurunan sedikit di bulan November, tetapi ternyata kita bisa menyentuh angka 5,42 persen. Di akhir tahun BPS merilis angka inflasi dengan kenaikan sedikit yaitu 5,51 persen, tetapi kita tidak perlu berkecil hati karena ada natal dan tahun baru (nataru), otomatis meningkat,” ucap Tito.

Tito menjelaskan, bahwa memasuki tahun politik masalah stabilitas harga pangan menjadi concern yang paling utama khususnya untuk masyarakat kelas bawah.

“Presiden menyampaikan agar kita semua harus mendukung dan konsisten mengendalikan harga barang dan jasa, yang kita sebut dengan indikator inflasi,” tutur Tito.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Margo Yuwonk  menyampaikan tingkat inflasi tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2013 dan 2014.

Margo menerangkan bahwa tekanan inflasi komponen harga diatur pemerintah secara tahunan masih tinggi yang didorong oleh kenaikan harga bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, dan tarif angkutan dalam kota.

Terlebih menurutnya, tekanan inflasi tahunan komponen barga bergejolak pada Desember kembali mengalami pelemahan dibandingkan bulan sebelumnya yang disebabkan oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan, sehingga tekanan inflasi komponen Inti secara tahunan masih terkendali.

Margo menyampaikan upaya yang bisa dilakukan dalam mengendalikan harga komoditas pangan yakni memperkuat pengelolaan stok terutama pada komoditas volatile foods,

“Kita perlu menjaga ketersediaan komoditas pangan yang dihasilkan dari luar daerah melalui kerjasama pengadaan pasokan antar provinsi, dan menciptakan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor bahan pangan dengan menciptakan barang substitusinya,” pungkas Margo.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: