Dewan Provinsi Kalteng Sampaikan Apresiasi atas Masukan dan Saran dari KPK RI

FOTO: Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Y. Freddy Ering.

 

BeritaKalteng.com, PALANGKA RAYA – Berkenaan dengan adanya sejumlah masukan dan saran, dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) kepada kalangan Legislator Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada beberapa waktu lalu, nampaknya mendapat apresiasi positif dari Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Y. Freddy Ering.

Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, Tim dari KPK RI juga banyak memberikan masukan kepada pihaknya, dalam upaya penguatan otonomi daerah dan juga mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau PAD itu, baik pajak maupun retribusi secara optimal direalisasikan, maka secara langsung dan tidak langsung, akan berkontribusi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi disuatu daerah itu sendiri,” Ucap Freddy, saat dibincangi awak media, Jumat (27/11/2020).
Sambung Ketua Komisi I DPRD Kalteng ini mengungkapkan bahwa saat ini, pihaknya ingin adanya peningkatan bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang diterima oleh daerah penghasil dari pemerintah pusat.
Serta, agar diberikan keleluasaan bagi daerah dalam memungut serta mengelola sumbangan dari pihak ketiga.
“Jika kedua hal itu terealisasi dengan baik, tentu akan berdampak pada meningkatnya PAD kita. Itu juga dapat mencegah Pemerintah Daerah (Pemda), untuk melakukan berbagai upaya dalam mendapatkan proyek dari pemerintah pusat supaya dapat dilaksanakan diwilayahnya. Kalau itu terjadi, dipastikan sangat rawan terjadi tindakan korupsi, ataupun suap terhadap berbagai pihak,” Imbuhnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, yang meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga berharap, agar pemberian biaya transportasi kepada masyarakat yang mengikuti pertemuan dengan kalangan DPRD pada saat pihaknya menggelar reses ataupun Kunjungan Kerja (Kunker), tidak dipermasalahkan oleh KPK RI. Pasalnya, kecil kemungkinan masyarakat di daerah untuk datang dan ikut dalam berbagai pertemuan yang dilakukan oleh pihaknya, apabila tidak diberikan dana transportasi tersebut.
“Secara keseluruhan, kami bersyukur bahwa permintaan tadi itu akan menjadi bahan masukan bagi tim KPK RI. Audiensi ini juga mereka lakukan bukan karena potensi penyalahgunaan kewenangan atau pun tipikor itu tinggi di Kalteng ini.”
“Namun mereka lebih mengedepankan pencegahan dengan melakukan koodinasi seperti apa yang telah dilakukan ini tadi. Bahkan mereka mempersilahkan kami berkonsultasi kepada pihaknya kapan saja, dalam rangka membahas pencegahan tindak pidana korupsi. Tentu ini sangat kami apresiasi sekali, apa yang dilakukan oleh tim KPK RI,” Tutupnya. (YS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: