BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Beritakalteng.com, BUNTOK – Lantaran diduga banyak tidak tepat sasaran, DPRD Kabupaten Barito Selatan meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk melakukan pembaharuan (Update) data warga miskin peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung biayanya melalui anggaran daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Barsel Ir. HM. Farid Yusran, seusai memimpin rapat Paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang APBD Barsel tahun 2021, Kamis (26/11/2020).
“Data BPJS itu kita harapkan di-update oleh pemerintah, karena yang ditanggung BPJS itu adalah warga miskin dan warga sangat miskin,” tukasnya.
Ditekankan Farid, guna menghindari terjadinya tumpang tindih dan salah sasaran, pemerintah harus melakukan pendataan ulang terhadap warga penerima bantuan BPJS Kesehatan.
“Kalau warga miskin dan sangat miskin ini tidak didata, maka akan terjadi bias datanya, yang orang tidak miskin jadi dapat juga. Padahal, bantuannya untuk warga miskin,” tuturnya.
Sementara itu, untuk jumlah anggaran BPJS Tahun 2021 yang telah disepakati, ungkap Farid lagi, masih berada di angka Rp8 miliar.
Sebab berdasarkan hasil evaluasi Dewan, jumlah yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan untuk anggaran BPJS Kesehatan tahun 2021 yakni sebesar Rp12,5 miliar, atau bertambah Rp4,5 miliar dari tahun 2020, tidak bisa disetujui. Pasalnya, dari Rp8 miliar anggaran yang tersedia pada tahun 2020, masih tersisa sekitar Rp3 miliar yang belum digunakan.
Sebab, jelas Farid lagi, meskipun ada kenaikan tarif pembayaran kepesertaan BPJS, jumlah biaya yang ditanggung oleh Pemkab Barsel sendiri masih berada di angka Rp25.500 per peserta, sisanya adalah ditanggung oleh pemerintah pusat.
“Untuk anggaran BPJS masih seperti tahun kemaren (2020), tapi kalau mereka betul-betul mendata, mungkin tidak sampai segitu besarnya (anggaran) digunakan,” sebutnya.
Persoalan ini muncul, terang Politisi PDI Perjuangan ini, sebab data kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditanggung melalui anggaran daerah tahun 2020, diduga tidak akurat dan masih menggunakan data lama yaitu data tahun 2015 lalu.
Sebagaimana dilaporkan oleh Dinkes Barsel, saat ini ada sekitar 19.385 peserta yang ditanggung oleh Pemkab, jumlah tersebut selisih jauh dengan data warga miskin Barsel yang diserahkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMDes) yang hanya berjumlah 6.652 orang saja.
“Misalkan kita tambahkan saja dengan warga yang terdampak pandemi Covid-19 sebanyak 100 persen naiknya, jumlahnya hanya sekitar 12.000 orang saja. Itu masih jauh lebih rendah dibandingkan data kepesertaan yang ada sekarang. Makanya kita minta update datanya,” imbuhnya.
Dalam rapat yang digelar pada sore hari tersebut, seluruh fraksi dalam pemandangan umumnya sepakat untuk menerima dan membahas lebih lanjut Raperda APBD Barsel tahun 2021.(Sebastian)