BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
BeritaKalteng.com, Barito Timur- Pengiriman logistik pemilukada di semua wilayah, sudah dipastikan H-1 pencoblosan yakni tanggal 27 Juni 2018 tepatnya besok tiba di masing-masing KPPS. Namun di beberapa daerah, petugas baik KPU maupun TNI-Polri yang mengamankan logistik mengalami kesulitan medan dan sarana transportasi.
Sebagaimana yang terjadi di kecamatan Dusun Tengah, kabupaten Bartim, wilayah Kodim 1012/Btk. Jalan penghubung antara kecamatan Dusun Tengah menuju desa Dambung, berjarak 35 km tidak bisa dilalui kendaraan roda empat maupun roda dua, apalgi kalau musim hujan seperti sekarang ini.
Menyiasati hal tersebut, Dandim 1012/Btk berinisiatif menyiapkan zonder dan operator dari anggota TNI untuk mengirim logistik pemilukada (Bupati dan Wakil Bupati Bartim).
“Mengingat kondisi medan yang sulit, jalan dengan tanah liat berlumpur, akan memakan waktu lama, bahkan bisa terlambat bila menggunakan kendaraan mobil maupun sepeda motor dalam pengiriman logistik pilkada.” ujar Dandim 1012/Btk Letkol Inf Tuwadi.
Inisiatif yang dilakukan, seperti menyiapkan zonder dan operator dari anggota TNI, semata-mata untuk kelancaran pengiriman logistik dari PPK di kecamatan Dusun Tengah menuju KPPS di desa Dambung yang berjarak 35 km.
Selanjutnya Dandim menambahkan, “Kendati operator zondernya anggota TNI, namun dari bhabinkamtibmas polres Bartim tetap mengawal sampai tujuan. Sinergitas Pengamanan TNI-Polri dalam pemilukada serentak tahun 2018 di wilayah Kodim 1012/Btk berjalan cukup mantap.
Tentu sesuai dengan domain masing-masing. Saya tekankan kepada anggota di lapangan jangan lengah. Antisipasi sedini mungkin adanya potensi kerawanan. Termasuk kerawanan medan”,pungkasnya.
Menaggapi hal tersebut, Danrem 102/Pjg Korem 102/Pjg Kolonel Inf Harnoto memberi apresiasi,Apa yang diupayakan Dandim 1012/Btk merupakan bentuk terobosan dalam mengatasi kendala. Karena dituntut waktu, maka kita harus bekerja keras dan berpikir cerdas menyiasati keadaan apapun.
Dirinya juga menyampaikan, Para babinsa harus bekerja secara profesional tidak terlibat dalam politik praktis. TNI harus netral, garis komando dan aturannya telah jelas, seperti apa yang telah di sampaikan panglima TNI.
” Siapa pun yang mencoba bermain-main dan melanggar aturan dengan cara melibatkan diri secara langsung ataupun diam diam dalam Pilkada, maka akan diberikan sanksi yang tegas”tutupnya.(Ist)