Desa Tertinggal Di Kalteng Mencapi 500 Desa lebih

Kepala BkkbN Kalteng Kusnadi ketika diwawancarai media usai Rapat koordinasi daerah (Rakorda) program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (kkbpk) provinsi Kalteng tahun 2018 di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya Rabu (28/03). Foto : beritakalteng.com

BeritaKalteng.com, Palangka Raya- Dari 1.433 Desa yang ada di 13 kabupaten diwilayah provinsi Kalteng, ada sekitar lebih kurang 500 desa masuk dalam kategori desa sangat tertinggal. Hal ini dapat dilihat, masing rendahnya angka partisipasi sekolah, kurang baiknya sanitasi, dan indikator lainya.

Hal diatas juga menjadi sebuah indikator ditetapkanya ‘kampung KB’ di sejumlah kabupaten dan kota di Kalteng sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 lalu yakni sudah mencapai 150 desa menjadi projeck ‘kampung kb’.

Bahkan ditahun 2018, pemerintah daerah Kalteng kembali mencanangkan atau membentuk ‘kampung kb’ di 128 desa. sehingga total desa yang akan masuk dalam program ‘kampung kb’ di Kalteng sebanyak 278 desa.

Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala BkkbN Provinsi Kalteng, Kusnadi yang menyampaikan, target secara nasional yakni 50 persen desa dari desa tertinggal yang ada di provinsi bersangkutan.

“ada beberapa indikator. Kalau dari BkkbN dilihat dari angka kesejahteraan KB nya, usia kawinya rendah.” ujar Kusnadi usai Rapat koordinasi daerah (Rakorda) program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (kkbpk) provinsi Kalteng tahun 2018 di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya Rabu (28/03).

Kemudian katanya, Kalau dari Dinas Kesehartan indikatornya dilihat dari angka kematian ibu dan bayi tinggi, dan status gizi keluarganya rendah. Sementara kalau indikator dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) yakni sanitasinya rendah, dan indikator dari Dinas Pendidikan dilihat dari tingkat partisipasi sekolah masih rendah.

Dirinya juga menginformasikan, pemerintah daerah sudah menganggarkan dana untuk kegiatan di ‘kampung kb’. Walaupun ujarnya menambahkan dana yang di anggarkan tidak terlalu besar yakni mencapai Rp.65 juta sampai dengan Rp.100 juta.

Kusnadi juga mengaku, sejauh ini program ‘kampung kb’ sudah tampak terlihat adanya perubahan. Meskipun perubahan yang dicapai tidak terlalu signifikan, dengan alasan program yang dilajalankan merupakan program baru.

“kita sudah menemui sejumlah kepala daerah di tinggak kabupaten, dan komitmen mereka sudah bagus melalui dinas terkait untuk melakukan inventarisasi permasalahan di yang ada di ‘kampung kb’. Memang sejauh ini ada beberapa kendala, seperti lokasi yang sangat terpencil”. Tutupnya.(Aa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: