Hasil Kajian Pemindahan Ibukota Tergantung Presiden

 

BeritaKalteng, PALANGKA RAYA – Adalah presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang pernah melontarkan ide memindahkan ibukota negara ke Kalimantan Tengah. Persisnya ke kota Palangka Raya, yang dibelah oleh sungai Kahayan. Mimpi Presiden Soekarno untuk memindahkan ibukota negara itu dilontarkan pada tahun 1950-an. Saat itu, putra sang fajar tersebut sudah meramalkan bahwa Jakarta akan tumbuh tak terkendali.

Setelah sekian tahun lamannya negera ini membangun, wacana memindahkan ibukota negara, kembali dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun setelah sempat mencuat, wacana itupun hilang. Barulah di era kepemimpinan Prersiden Joko Widodo, wacana memindahkan ibukota negara kembali didengungkan dengan kencang.

Sebagai perwujudan awal, Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), untuk melakukan kajian mendalam. Hanya saja bagi Bappenas dalam melakukan kajian pemindahan ibukota negara, tidak hanya melirik Provinsi Kalimantan Tengah saja, namun banyak alternatif provinsi pilihan, yang kemudian dalam perkembangan terbaru, setidaknya alternatif provinsi pilihan itu mengerucut menjadi tiga provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah,Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan.

“Saat ini kita masih melaksanakan tahap pengkajian di tiga provinsi. Nah, progres mendalam dari hasil kajian akan dirampungkan pihak Bappenas dan disampaikan kepada Presiden. Barulah Presiden yang memutuskan,”ungkap ketua tim kajian pemindahkan ibukota negara dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Imbron Bulkin usai acara pembukaan seminar nasional pemindahan Ibukota Pemerintahan Republik Indonesia (RI) di salah satu hotel di Palangka Raya, Jumat (15/12).

Menurut Imbron, saat ini proses pengkajian terus dimatangkan, terutama melakukan survei dan menilai kelengkapan infrastruktur yang tersedia ditiga provinsi tersebut, Kalteng, Kaltim dan Kalsel.

“Memang tidak gampang untuk melakukan kajian dan memutuskan provinsi yang dirasa tepat, karena ketiga provinsi ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Akan tetapi hasil dari tim kajian akan dilaporkan ke kepala Bappenas. Lalu secara obyektif dilaporkan ke presiden,”ucapnya.

Berkaca dari negara lain yang telah melakukan pemindahan ibukota negaranya, memang nantinya proses pemindahan ini erat kaitannya dengan keputusan politik. Karenanya hanya presidenlah yang dapat meneruskan.

“Jadi perlu diketahui, yang dilakukan saat ini masih sebatas kajian awal dan tahun depan masih dilanjutkan dengan kajian-kajian yang lebih dalam. Jadi, sesuai masukan dan perintah Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro, bahwa progres kajian terlebih dahulu disampaikan kepada presiden,”tambahnya lagi.

Sementara itu Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia mengatakan, selaku pemerintah daerah, maka sudah barang tentu harus menyiapkan dokumen-dokumen atau bahan-bahan yang diuperlukan oleh tim kajian pemindahan ibu kota.

“Bahkan dulu yang merupakan sejak Presiden SBY yang juga sempat mewacanakan pemindahan ibukota negara ke Palangka Raya, kita juga sudah siapkan dokumen pendukung. Terlebih lagi di era Presiden Jokowi yang saat ini gencar dalam mewacanakan pemindahan ibukota negara”bebernya.

Ditambahka Riban, secara umum Palangka Raya yang merupakan ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, tentu menjadi daerah penting di provinsi tersebut. Sehingga bila pemindahan ibukota itu jadi dilakukan di Kalteng, maka wilayah Palangka Raya menjadi sebagain dari tempat pemindahan yang dilakukan.

Adapun dalam seminar nasional pemindahan Ibukota Pemerintahan Republik Indonesia (RI) yang digelar Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya bekerjasama dengan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) tersebut, secara resmi di buka oleh Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia mewakili Gubernur Kalteng H.Sugianto Sabran.

Seminar juga dihadiri Ahli Arsitektur Perkotaan UI Antony Sihombing Wakil Wali Kota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio, sesepuh Kalteng yang juga mantan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah, Sabran Achmad serta tokoh Kalteng lainnya.

Seminar yang dipandu oleh Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama Universitas Palangka Raya, Danes Jaya Negara, juga dihadiri jajaran pejabat, baik Pemerintah Kota Palangka Raya maupun Pemerintah Provinsi Kalteng, serta dihadiri kalangan akademisi dan mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Seminar yang digelar hanya satu hari tersebut mengambil tema ‘Pemindahan Ibukota Negara, Pengaruh Kebijakan, dan Masa Depan Indonesia’.(AF)