BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
PALANGKARAYA – Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering menjelaskan bahwa persoalan konflik agraria saat ini bisa menjadi bom waktu dan konflik lahan sering melibatkan masyarakat dengan perusahaan besar, terutama perusahaan kelapa sawit (PBS).
“Penekanan pada pengejaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari perkebunan tanpa menangani konflik lahan yang ada adalah masalah serius,” kata Freddy, Senin (22/4/2024)
Dijelaskanya, meskipun DBH penting untuk pendapatan daerah, masalah konflik lahan dan agraria perlu mendapatkan perhatian yang sama pentingnya dari pemerintah provinsi.
Lanjutnya, karena terus terang sejauh ini dirinya melihat kurang perhatian dari sekitar provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mengatasi persoalan masyarakat tersebut.
“Ya, masalah plasma, pembanting lahan, dan penyerobotan lahan merupakan persoalan yang serius dan berpotensi menjadi bom waktu jika tidak ditangani dengan serius,”ungkapnya.
Lebih dalam, dirinya juga menuturkan bahwa walaupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten memiliki peran penting dalam menangani dan mengatasi persoalan sengketa lahan seperti konflik agraria di Kalimantan Tengah.
“Persoalan mereka membeli lahan dan sebagainya silahkan tapi harus sesuai aturan mainnya. Sehingga persyaratan menjualnya itu haknya namun tetap harus sesuai dengan ada aturannya,”imbuhnya.
Dia juga menjelaskan bahwa kunci dalam rangka penyelesaian konflik itu terbangunnya harmoni, hubungan yang saling mendukung antara perusahaan dan juga masyarakat
“Dengan adanya kemitraan plasmanya, pembebasan lahan, dan aspek lainnya yang sesuai dengan aturan dapat menjadi kunci sukses dalam mengatasi masalah konflik lahan yang disebabkan oleh keserakahan pihak investor,”pungkasnya. (Ngel)