BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
BeritaKalteng.com, PALANGKA RAYA – Idealnya siapapun kepala daerah yang terpilih nanti, khususnya kepada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalteng, dalam PILKADA Kalteng serentak tahun 2020, hendaknya bisa memperhatikan masyarakat di seluruh pelosok Bumi Tambun Bungai, terutama yang berada di daerah perbatasan, terdepan, terpencil dan terluar, secara merata di wilayah Kalteng.
Hal ini, sebagaimana menjadi harapan yang datang dari kalangan anggota DPRD Kalteng. Seperti diutarakan oleh Wakil Ketua DPRD Kalteng H. Abdul Razak, saat dibincangi awak media, belum lama ini.
Lebih lanjut, Politisi Senior dari Partai Golongan Karya (Golkar) Kalteng ini mengatakan, sudah menjadi kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk memperhatikan masyarakat diwilayah pelosok Bumi Tambun Bungai, mengingat saat ini masih banyak Desa-Desa yang minim perhatian Pemerintah.
“Tentu yang namanya gubernur dan wakil gubernur adalah milik seluruh masyarakat Kalteng. Karena itu, sudah menjadi kewajiban kepala daerah untuk memberikan perhatikan kepada masyarakat diwilayah-wilayah pelosok Kalteng, baik dari segi Infrastruktur hingga perekonomian,” ucap Razak, di Gedung Dewan.
Kendati demikian, Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau dan Sukamara ini mengaku memaklumi, apabila sampai saat ini masih ada sejumlah wilayah pelosok yang luput dari perhatian, mengingat akan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh daerah.
“Untuk mengcover semua wilayah sepertinya memang tidak mungkin. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh daerah. Namun tentunya perhatian untuk wilayah-wilayah pelosok khususnya di perbatasan akan tetap diupayakan meskipun bertahap,”ujarnya
Sambung H. Abdul Razak menuturkan bahwa setiap kepala daerah yang terpilih, tentu memiliki pertimbangan terkait daerah/wilayah yang menjadi prioritas pembangunan.
Namun sebagai pemimpin lanjutnya, kepala daerah terpilih tidak boleh membeda-bedakan pembangunan, mengingat hal tersebut demi mencegah kecemburuan sosial dikalangan masyarakat dan dampak buruk lainnya.
“Tidak kita pungkiri bahwa yang namanya kepala daerah tentu memiliki pertimbangan terkait wilayah yang mendapat prioritas pembangunan, namun sebagai Kepala daerah, alangkah baiknya apabila tidak membeda-bedakan prioritas yang artinya pembangunan harus dilaksanakan secara merata, meskipun harus tahap demi tahap,” pungkas mantan Bupati Kabupaten Kobar ini. (YS)