Sekjen RJC Kalteng : Ini Bukan Bentuk Perlawanan Isu Ganti Presiden

BeritaKalteng.com, PALANGKA RAYA- Memasuki tahun-tahun politik, utamanya agenda Pilpres 2019 nanti, para elit politik dan Partai Politik sudah mulai berbenah dan melakukan persiapan.  Namun demikian, tidak hanya Partai Politik saja yang sudah mulai melakukan persiapan untuk agenda besar Pilpres 2019 itu.

Relawan Jokowi Centre (RJC) juga sudah bersiap dengan melakukan Deklarasi dan Pengukuhan Korda RJC di beberapa daerah. Termasuk Deklarasi dan Pengukuhan Korda RJC 6 Kabupaten dan 1 Kota di Kalimantan Tengah.

Relawan Jokowi Centre kabupaten dan kota yang dikukuhkan langsung oleh Sekjen Relawan Jokowi Centre Pusat, pagi tadi, yaitu Kota Palangka Raya, Kab. Gunung Mas, Kab. Murung Raya, Kab. Katingan, Kab. Pulang Pisau, Kab. Barito Selatan, dan Kab. Kapuas.
Tujuan utama dari dibentuknya RJC yaitu ingin menjadikan Jokowi sebagai Presiden Indonesia 2 periode hingga tahun 2024 nanti.

“Ini bukan sebagai bentuk perlawanan adanya isu ganti presiden. Ini murni dari naluri kita sebagai relawan, Jadi betul-betul naluri kita yang ingin Jokowi maju sebagai Presiden kita.” ujar Sekjen Relawan Jokowi Centre Kalimantan Tengah, Sukamdiansyah, Sabtu (28/4).

Pihaknya mengatakan, bahwa sebagai relawan, dana dan operasional Relawan Jokowi Centre berasal dari anggota. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan nantinya akan dapat memperoleh dana dari pihak ketiga.

“Tapi kalo kita ingin lebih, apa maksudnya kita seperti mendapat dana dari orang ketiga. Tapi tentunya kita harus membuktikan dulu kita punya kerja, kan gak mungkin kita minta tapi kita gak ada bukti kerja apa gitu.” lanjutnya.

Minimnya pendanaan dan operasional itu tentu dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan para relawan. Hal itu juga sempat ditanyakan oleh salah satu relawan terhadap Sekjen Sekjen Relawan Jokowi Centre Pusat.

Sementara itu, untuk pengukuhan Relawan Jokowi Centre di kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah, nantinya akan dilaksanakan paling lambat Bulan Mei. Sebenarnya kabupaten-kabupaten tersebut sudah siap tapi menginginkan adanya deklarasi dan pengukuhan terpisah.(byp)