Pengelolaan Keuangan STIH Tambun Bungai Dipertanyakan

Ketua Yayasan STIH Tambun Bungai Alfridel Djinu ketika diwawancarai awak media usai mediasi selasa (27/02). Foto : beritakalteng.com

 

Beritakalteng, PALANGKA RAYA – Ketua Yayasan Tambun Bungai yang menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Tambun Bungai, Alfridel Djinu memohon kepada aparat kepolisian untuk mengaudit keberadaan aset yang dimiliki oleh Kapus STIH Tambun Bungai Jl. Sisingamangaraja Kota Palangka Raya.

Hal tersebut dikarnakan, sejak tahun 2006 sampai tahun 2017 kemarin tidak ada laporan dari pengurus atau pihak yayasan terhadap pengelolaan perguruan tinggi selama rentan waktu yang disampaikan diatas.

“Bahkan yang paling mengejutkan, setelah dilakukan audit dari tim akuntan publik, setiap 3 (tiga) tahun sekali dinyatakan, bahwa Yayasan Tambun Bungai memiliki 0 (Nol) aset” ujar Afridel selasa malam (27/02).

Dirinya mengaku, tidak bermaksud memfitnah pihak manapun, namun terkait hal ini,  aparat kepolisian dapat membantu mengaudit keberadaan aset milik Yayasan Tambun Bungai.

Padahal lanjutnya selama ini mahasiswa selalu membayar uang pembangunan sebesar 4 (empat) juta rupiah yang harus lunas, sebelum semester 1 (satu) berakhir. Bahkan ia sempat pertanyakan, sumber dana pembangunan gedung yang sedang berlangsung, apakah dari sumber dana pemerintah, ataupun dana pembangunan yang bersumber dari Mahasiswa.

“Karena, dalam pembangunan gedung kampus ini, tidak ditampilkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), dan sumber dana pembangunannya, berasal dari mana. Tidak ada transparansi pengelolaan keuangan di kampus dan yayasan,” paparnya menambahkan.

Selanjutnya, tambahnya lebih dalam, tidaktransparan pengelolaan keuangan di kampus STIH Tambun Bungai, sebenarnya sudah berlangsung lama, yakni sejak tahun 2006 sampai 2017 kemarin.

“Jadi, besar harapan saya bahwa pihak aparat kepolisian dapat membantu mengaudit kembali, keberadaan aset yayasan, mana yang bersumber dari dana pemerintah dan mana yang bersumber dari mahasiswa.” tukasnya lebih dalam lagi.

selain dana pembangunan, pihak pengelola kampus juga kerap meminta biaya, dengan berbagai tujuan, seperti dana konsumsi dan lainnya yang tidak jelas pengelolaannya.

“Saya tidak ingin ada hal yang disembunyikan. Transparansi harus dilakukan kampus ini,  mengingat saya dulu juga pernah merasakan sebagai seorang mahasiswa yang dimana kedua orang tua saya, berasal dari kalangan ekonomi bawah,” tutupnya.(dhy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: