Perlu Solusi Pemanfaatan Lahan Food Estate di Kalteng

PALANGKARAYA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Lohing Simon, mengusulkan pemerintah bersama masyarakat untuk mengalihkannya pengelolaan lahan yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Pertahanan kepada pemerintah daerah dengan pengawasan kementerian.

Menurutnya, hal ini merupakan ide yang dapat dibahas lebih lanjut dalam konteks otonomi daerah dan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien.

“Mengalokasikan lahan kepada masyarakat melalui koperasi atau kelompok tani yang dibina oleh Kementerian Pertahanan adalah langkah positif untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat setempat,” kata Lohing, Selasa (31/10/2023).

Dirinya menuturkan dengan denggandeng masyarakat dalam pemanfaatan lahan tersebut dengan cara pendekatan pemberdayaan bisa menjadi langkah yang bijaksana untuk mengatasi berbagai sorotan terkait keberhasilan proyek lumbung pangan nasional.

Lanjutnya, rencana untuk mengarahkan kelompok masyarakat untuk menanam singkong dengan pembelian hasilnya oleh Kemenhan adalah langkah yang dapat memberikan manfaat ganda. Tentunya hal ini dapat menjadi solusi yang menguntungkan baik bagi masyarakat setempat maupun Kemenhan.

Pendekatan yang menekankan solusi dan kolaborasi adalah pendekatan yang bijaksana. Tidak hanya menyoroti masalah, tetapi juga fokus pada cara-cara untuk mengatasinya dan mencapai hasil yang positif merupakan prinsip yang baik dalam pengelolaan sumber daya dan proyek-proyek seperti ini.

Ia yakin terkait pengajuan usulan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten setempat kepada Kementerian Pertahanan dengan pertimbangan dan masukan yang matang adalah langkah yang penting dalam mewujudkan kerja sama seperti ini.

Hal Ini menunjukkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam upaya pemanfaatan lahan yang lebih efektif dan memberdayakan masyarakat setempat.

Politikus PDIP ini menyebutkan, dengan skema yang demikian masyarakat setempat sudah pasti bersedia memanfaatkan lahan food estate singkong tersebut karena dianggap lebih memberi dampak positif secara ekonomi.

Pemberian bantuan bibit dan dukungan dalam bentuk pupuk oleh pemerintah dapat menjadi insentif yang kuat bagi masyarakat setempat untuk mengelola lahan tersebut.

“Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk memiliki kebijakan yang mendukung, termasuk regulasi yang jelas, kerangka kerja pengawasan yang efektif, dan mekanisme dukungan teknis yang memadai,” pungkasnya. (Ngel)