foto : Bupati Gumas Jaya S Monong sedang menandatangani nota kesepahaman bersama pihak legislatif di gedung dewan setempat, Jumat (25/11/2022).

Tingkatkan Kinerja ASN Melalui Aplikasi E-kinerja

foto : Bupati Gumas Jaya S Monong sedang menandatangani nota kesepahaman bersama pihak legislatif di gedung dewan setempat, Jumat (25/11/2022).

BERITAKALTENG.COM, KUALA KURUN – Bupati Gunung Mas, Jaya S Monong menyampaikan kepada pihak legislatif, Pemerintah Daerah telak melaksanakan penerapan aplikasi e-kinerja guna menghitung besarnya penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Kesempatan ini saya mengimbau kepada ASN, dengan adanya aplikasi e-kinerja ini, akan bisa memberikan motivasi kepada ASN, untuk bekerja lebih giat, disiplin, profesional, dan penuh tanggung jawab, sehingga akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan ASN di Pemkab Gumas,” ucap Bupati Gumas Jaya S Monong saat rapat paripurna ke-8 masa persidangan I tahun 2022, Jumat (25/11/2022).

Kemudian, ujarnya, persiapan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Kabupaten Gumas Tahun Anggaran 2022. Maka diharapkan, dapat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), seperti tahun sebelumnya.

Oleh sebab itu, jelas dia, pada kesempatan ia mengimbau dan mengingatkan kepada semua Kepala Perangkat Daerah, untuk dapat menyelesaikan semua pekerjaan tepat waktu dan memperhatikan kualitas pekerjaan, Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pencatatan Aset dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.

“Juga persiapan pelaksanaan pengelolaan APBD TA2023, dan memastikan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan Pemkab, dapat berjalan dengan baik, dalam hal pengelolaan keuangan daerah menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi SIPD dan aplikas FMIS, dengan harapan segera dapat terintegrasi,” ujarnya.

Lalu, sambung Jaya, aplikasi FMIS yang merupakan pengembangan dari Simda Keuangan BPKP, yang selama ini, sangat membantu dan mempermudah dalam Pengelolaan Keuangan, maka diharapkan juga nantinya LKP, tetap menghasilkan dan mempertahankan opini WTP.

“Oleh sebab itu, juga berkaitan kebutuhan data pembangunan, keuangan dan kinerja daerah untuk keperluan pengambilan keputusan dan kebijakan pengawasan nasional,” imbuh dia. (ay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: