Ujian Kelulusan Ditiadakan Jadi Pembahasan RPD Komisi III DPRD Bersama Disdik Kalteng

FOTO : Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Ir. Duwel Rawing.

 

Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Kesejahteraan Rakyat, Duwel Rawing mengungkapkan, pada pekan kemarin, pihaknya telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalteng, terkait pendidikan di Bumi Tambun Bungai, terlebih di tengah masa pandemi COVID-19.

Dikatakan Politisi Senior PDIP Kalteng ini, adapun agenda RDP yang dibahas, yakni berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, terlebih di tengah pandemi COVID-19.

“Untuk Dinas Pendidikan itu, kami banyak berbicara tentang sistem ujian yang dimana mulai tahun ini tidak ada Ujian Nasional, walaupun sempat melaksanakan tapi itu dibatalkan,” Ucap Duwel, kepada awak media, Minggu (14/6/2020).

Lebih lanjut, Mantan Bupati Katingan Dua Periode ini mengatakan bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak Disdik Kalteng kepada mereka, untuk kelulusan di tingkat SMA/SMK sederajat, saat ini tidak lagi ditentukan oleh Ujian Nasional (UN).

Melainkan itu, ditentukan oleh hasil ulangan harian, ulangan semester dan ulangan-ulangan lainnya, yang ditentukan sekolah itu sendiri. Semuanya itu terangkum kedalam portofolio masing-masing siswa, yang didapat sebelumnya.

Menurut Duwel menuturkan, sistem tersebut sangat ditentukan oleh guru pada masing-masing sekolah. Meski, ternyata juga tidak seluruhnya lulus, karena ternyata diantara itukan ada yang tidak hadir sampai akhirnya, ada yang tidak hadir lagi di sekolah. Sehingga tidak bisa lagi mengikuti setiap tahapan dan hingga akhirnya mendapatkan ijazah.

Wakil Rakyat dapil Kalteng I, meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas ini juga mengatakan, kendati sekarang UN sebenarnya sudah lama ada rencana ingin di hapus. Namun, menyangkut dengan keberlangsungan dan pendidikan daerah di Bumi Tambun Bungai, pihaknya merasa hal tersebut sangat perlu dibicarakan dengan eksekutif.

“Dalam hal lain, kami juga membicarakan tentang fasilitas pendidikan di tingkat SMA, yang tidak semuanya tersedia, sehingga anak – anak kita yang ingin melanjutkan sekolah, harus keluar desanya, untuk dapat melanjutkan sekolah dan belum pasti bisa tertampung di sekolah-sekolah yang ada,” Ungkapnya.

Secara bangunan SMA maupun SMK sederajat, sambungnya selama empat tahun terakhir tidak ada pembangunan sekolah baru dari Pemprov, namun yang ada hanya dari dana DAK atau dari pemerintah pusat untuk SMK, yang adanya juga di daerah Kumai, Kabupaten Kobar dan Kalahien, Kabupaten Barito Selatan.

“Diluar keduanya itu, sebenarnya banyak usulan, tapi tidak bisa terpenuhi, karena dananya tidak tersedia. Di Samping dana juga, kita dihadapi masalah tenaga. Saya secara pribadi mendorong setiap kabupaten untuk mendirikan sekolah swasta, melalui sebuah yayasan, untuk menampung para peserta didik, akan tetapi sepertinya cukup sulit juga,” Tutupnya. (YS/a2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: