Dapil I Temukan Permasalahan Penyaluran Bansos di Katingan

Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA – Kalangan Legislator Provinsi Kalimantan Tengah asal daerah pemilihan (dapil) I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas (Gumas) kembali melanjutkan reses di hari ketiga. Wilayah yang akan di tuju masih sama seperti pelaksanaan reses sebelumnya yakni Kabupaten Katingan.

Ketua Koordinator reses dapil I Hj Faridawaty Darland Atjeh menyampaikan bahwa pihaknya kembali memutuskan untuk melanjutkan reses di Kabupaten Katingan, karena pihaknya merasa masih ada beberapa tempat yang harus mendapat perhatian, terutama pada masa pandemi wabah Covid-19 seperti sekarang.

“Kami langsung menuju ke kantor Kecamatan Katingan Tengah (Kateng) dan melaksanakan pertemuan dengan camat Kateng, lurah, dan perangkat daerah di kantor kecamatan setempat,” ucap Faridawaty, Rabu (3/6/2020).

Ada beberapa hal yang disampaikan oleh kepala pemerintahan daerah di bawah bupati tersebut, lanjut Srikandi Fraksi NasDem ini, salah satunya meminta penjelasan terkait penyaluran bansos. Dimana jumlah kouta tidak sesuai dengan yang telah diusulkan, kemudian penerima bansos tidak sesuai dengan kriteria.

“Anehnya masyarakat malah lebih tau duluan dari perangkat kecamatan, ketika verifikasi data justru pemerintah yang disalahkan. Hal ini yang harus di luruskan dan diperbaiki,” ujarnya.

Bansos provinsi berjumlah 14.026 bagi keluarga penerima manfaat (KPM) untuk wilayah Kabupaten Katingan dari lima dinas, ucap Faridawaty kembali menjelaskan, tahap awal bansos yang disalurkan berjumlah 1.868 KPM yang bersumber dari dinsos provinsi tersebar di enam desa, namun ada beberapa desa yang masih belum tersentuh bansos tersebut.

“Bahkan ada yang sama sekali tidak menerima bantuan, baik bansos dari pusat maupun provinsi yang bersumber sementara dari dana desa juga tidak bisa mengcover kebutuhan,” bebernya.

Ketua DPW Partai NasDem ini kembali menjelaskan, BMT provinsi nilainya 500.000/kk berbeda dengan kementerian yang nilainya berjumlah 600.000/kk. Untuk BLT dana desa tiga bulannya 1,8 juta per-KPM, sedangkan BST kementerian tiga bulan sama nilainya yaitu 1,8 juta per-KPM. Sementara yang menjadi polemik di masyarakat yaitu terkait bansos provinsi yang disalurkan hanya satu kali atau satu bulan saja.

“Sementara anggaran provinsi tahun 2020 banyak dialihkan untuk penanggulangan Covid-19. Data yang disampaikan ke DPRD provinsi 739 M, data yang disampaikan ke mahasiswa 500 M dan yang disampaikan ke KPK kurang lebih 800 M. Sampai saat ini DPRD provinsi masih menunggu penjelasan rincian yang real terkait penggunaan anggaran dari Sekda provinsi,” bebernya.

Selebihnya, para legislator dapil IV Kalteng ini telah menerima beberapa masukan dari camat Kateng, lurah dan kades setempat, dimana diantara beberapa usulan yang mereka sampaikan yaitu kepada para penerima KPM agar diberi tanda/label ditempat tinggalnya, kemudian penerima bantuan tidak boleh double.

“Kami meminta kepada warga setempat agar tetap dapat mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Kami berikan apresiasi yang tinggi atas kerja sama yang baik ditunjukkan oleh warga bersama pemerintah. Status Katingan yang sudah menjadi zona hijau agar bisa dipertahankan,” tutup Faridawaty.

Adapun Anggota DPRD Kalteng dapil I yang mengikuti kegiatan reses ke kecamatan Kateng dan Kecamatan Sanaman Mantikei yaitu, Faridawaty D Atjeh (Fraksi NasDem), Duwel Rawing (Fraksi PDIP), Sriosako (Fraksi Demokrat), Sengkon (Fraksi Perindo) di dampingi Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Winda Natalia (Fraksi Nasdem).(YS/a2)