Melihat Tingkat Elektabilitas Elit Politik Melalui Pemilu 2020

Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA- Besarnya animo masyarakat Kalteng yang berkeinginan untuk maju sebagai bakal calon (bacalon) kepala daerah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2020 mendatang, menarik perhatian dari sejumlah pengamat politik.

Seperti yang disampaikan Dr. Jhon Retei Alfri Sandi SSos MSi bahwa pelaksanaan Pilkada 2020-2024 mendatang, menjadi fenomena yang unik dan menarik untuk Kalteng.

“mungkin saja itu dilatarbelakangi, adanya kesadaran berpolitik dari para elite, untuk kemudian bertarung dalam Pilkada, baik itu pada Pilgub Kalteng, ataupun Pilbup Kotim.” kata Dr Jhon Retei, baru-baru ini.

Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UPR ini juga mengutarakan, pada momen Pilkada 2020 ini, mungkin saja dijadikan sebagai momen untuk melihat tingkat elektabilitas (tingkat ketertarikan publik, red), dari sejumlah elite politik.

Khsusunya dalam hal mempersiapkan diri menghadapi Pilkada 2024 nanti. Mengingat masa kerja pemenang pilkada 2020  hanyalah 3-4 tahun saja.

Meningkatnya minat anggota masyarakat dan para elite mungkin juga didorong oleh keinginan meningkatkan kinerja pemerintahan Daerah sehingga menjadi lebih baik khususnya dalam melakukan evaluasi perbaikan dengan gaya kepemimpinannya.

Banyaknya bacalon kepala daerah yang mendaftar di partai politik (parpol), itu bisa jadi sebagai upaya skenario, untuk menentukan bacalon menjadi calon yang akan diusung.

Mengingat, dalam penetapan bacalon menjadi calon, itu membutuhkan proses tarik ulur, termasuk bargaining (posisi tawar, red), yang tidak hanya secara politis, tapi juga berpotensi ekonomis.

“Yang pasti kita sangat menyambut gembira, adanya kesadaran politik masyarakat khususnya di Kalteng,” ujarnya menambahkan.

Mengingat komposisi anggota fraksi di DPRD Provinsi Kalteng, tidak terlalu jauh terjadi kesenjangan. Misalnya, untuk perolehan kursi antara Partai Golkar ada 7 kursi, Demokrat ada 6 kursi, dan NasDem ada 5 kursi. Bila dibandingkan dengan PDIP yang memiliki 12 kursi.

Dan, jika melihat dari komposisi tersebut, PDIP sebenarnya dapat mengusung calonnya sendiri, tanpa harus berkoalisi dengan parpol lainnya.

“Yang menjadi pertanyaan menarik, kenapa penumpukan pendaftaran itu, justru tertumpu pada PDIP Kalteng?. Dan berebut di PDIP, itu menjadi hal yang menarik untuk kita kaji lebih lanjut,” Imbuh Dr Jhon Retei.

Menjadi pertanyaan selanjutnya, ujar Jhon adalah apakah PDIP sebagai partai yang kokoh di Kalteng?, karena sudah mengakar, mungkin dengan basis nasionalisnya, yang dianggap relevan dengan masyarakat Kalteng.

Sehingga, seolah-olah PDIP itu merupakan partai ideologis dengan masyarakat Kalteng. Atau mungkin, partai PDIP itu sebagai partai yang lebih terbuka, yang dapat merepresentasikan semua aspek kepentingan masyarakat Kalteng. Oleh, sebab itu PDIP dianggap dapat mengakomodir semua kepentingan masyarakat Kalteng.

“Padahal, untuk partai Golkar, Demokrat dan NasDem itu sendiri, perolehan suaranya cukup banyak, kendatipun harus berkoalisasi dgn partai lain. Kenapa justru, tokoh-tokohnya partai lain harus mendaftar di PDIP,” tutup Dr Jhon Retei.(YS)