Hasil Reses Dewan, Ini Persoalan Yang Disampaikan Masyarakat

BeritaKalteng.com, PALANGKA RAYA – Legislator Komisi A DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Drs HM  Fahruddin MM menyampaikan beberapa hasil kunjungan kerjanya (reses, red), dimana hasil tersebut merupakan masukan yang diperoleh dari hasil peninjauan dan pertemuan bersama-sama dengan masyarakat, unsur pemerintah kabupaten setempat, saat melakukan reses belum lama ini.

“Salah satunya persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat setempat, yakni tidak adanya rambu penunjuk jalan antara arah Sampit ke Pembuang Hulu. Tidak adanya rambu penunjuk jalan, seringkali membuat pengguna jalan menjadi salah arah, yang seharusnya menuju ke pembuang hulu, justru mengarah ke rumah sakit ketika lurus ataupun ke arah Pangkalanbun ketika ke kanan,” kata Fahruddin, saat ditemui sejumlah awak media, di ruang Komisi A DPRD Kalteng, Senin (03/09) pagi ini.

Lebih lanjut Fahruddin mengharapkan, agar didaerah tersebut juga dibuat bundaran serta rambu-rambu, hal ini untuk mempermudah para pengguna jalan. Kemudian, persoalan yang dikeluhkan lainnya adalah kantor samsat yang ada di daerah Pembuang Hulu tidak dimanfaatkan.

“Masyarkat juga berharap, agar kantor samsat dapat dimanfaatkan, agar mempermudah pelayanan kepada masyarakat untuk membayarkan denda pajak kendaraannya, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Meskipun, saat ini pihak samsat sudah mengantisipasi dengan menjangkau dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menggunakan mobil samsat keliling,” ujarnya.

Begitupula dalam bidang kesehatan, Ia mengutarakan persoalan kurangnya tenaga medis, terutama dokter di desa yang ada di wilayah tersebut. “Meskipun, saat ini di wilayah kecamatan sudah tersedia puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan, namun di desa-desa tersebut, masih  membutuhkan banyak tenaga kesehatan, terutama dokter,” terangnya.

Tambah Fahruddin, hal sama yakni untuk tenaga pendidikan, di desa-desa pelosok juga, masih banyak membutuhkan tenaga pendidikan. “Hal inilah beberapa persoalan yang diharapkan, dapat dicarikan jalan keluarnya. Hal ini, dimaksudkan agar pemerintah dapat menjangkau dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, sampai berada di wilayah pelosok,” tukasnya. (Ys)