BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Palangka Raya – Dalam rangka memastikan kelancaran program bantuan pangan pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah bersama perwakilan TNI melakukan kunjungan lapangan ke Gudang Bulog Palangka Raya, Kamis (10/7/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi teknis, meninjau kondisi fisik beras, serta memastikan kecukupan stok yang akan disalurkan kepada masyarakat.
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalteng, Agus Candra, menjelaskan bahwa sebanyak 93.161 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kalimantan Tengah akan mendapatkan bantuan pangan berupa beras untuk periode Juni dan Juli 2025. Bantuan tersebut merupakan program dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang disalurkan melalui Perum Bulog dengan dukungan pemerintah daerah.
“Distribusi bantuan ini akan dimulai dalam waktu dekat dan ditargetkan berlangsung serentak pada bulan Juli. Setiap keluarga akan menerima 20 kilogram beras, masing-masing 10 kilogram untuk alokasi bulan Juni dan bulan Juli,” ujarnya.
Agus juga menambahkan bahwa proses penyaluran nantinya akan dilaksanakan langsung oleh satuan kerja Bulog di titik distribusi yang telah disepakati bersama pemerintah desa. Pengiriman dari gudang menuju desa akan ditangani oleh anak usaha Bulog, yaitu Jasa Prima Logistik (JPL).
Selain melakukan koordinasi teknis, tim Dinas Ketahanan Pangan bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) turut melakukan pengawasan sanitasi dan pengujian kualitas beras di beberapa gudang Bulog. Dari hasil evaluasi, kondisi penyimpanan dinilai masih memenuhi standar kebersihan dan hygiene, sementara sampel beras yang diperiksa juga dinyatakan aman dan layak untuk didistribusikan.
“Saat ini terdapat 16.325 ton beras yang tersimpan di gudang Bulog, sementara kebutuhan untuk sekali alokasi bantuan hanya sekitar 900 ton. Artinya, stok kita aman,” jelas Agus. Ia menambahkan bahwa data penerima bantuan tidak mengalami perubahan signifikan, karena seluruhnya merujuk pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DT-SKS) dari Kementerian Sosial yang telah diverifikasi oleh Dinas Sosial kabupaten/kota. Peran pemerintah provinsi adalah memastikan distribusi berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Agus juga mengungkapkan bahwa peluncuran resmi bantuan pangan kemungkinan akan dilakukan dalam waktu dekat, menunggu terbitnya petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Tidak menutup kemungkinan kegiatan tersebut akan dilaunching secara simbolis oleh kepala daerah.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam menyukseskan penyaluran bantuan ini. Selain Dinas Sosial, pemerintah desa juga turut berperan dalam membantu identifikasi lokasi penyaluran di masing-masing wilayah. Pada tahap distribusi, karyawan Bulog atau petugas resmi yang telah ditunjuk akan bertanggung jawab di lapangan, dibantu Jasa Prima Logistik sebagai transporter, hingga beras sampai di titik bagi di desa.
“Harapan kami, seluruh pihak dapat terus memperkuat kerja sama agar penyaluran bantuan pangan ini berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Agus Candra.
(tr)