Ratusan Usaha WiFi Desa di Barsel Diduga Ilegal, Pajak Negara Bocor Miliaran Rupiah

Beritakalteng.com, BUNTOK – Ratusan pelaku usaha WiFi Desa di Kabupaten Barito Selatan diduga belum mengantongi perizinan alias ilegal. Potensi kebocoran pajak mencapai ratusan hingga miliaran rupiah.

Usaha penyedia layanan internet atau WiFi (seperti RT/RW Net atau ISP) dikenakan beberapa kewajiban perpajakan, meliputi Pajak Penghasilan (PPh) atas keuntungan usaha, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika omzet melebihi batas Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta PPh Potong/Pungut (seperti PPh 21 atau 23) jika mempekerjakan karyawan atau bertransaksi dengan badan lain.

RT RW Net adalah bisnis internet yang rentan karena legalitasnya yang kian terancam oleh ketatnya peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Banyak RT RW Net yang beroperasi di Barsel tanpa izin resmi, mengakibatkan risiko hukum yang signifikan bagi pengelola dan pelanggannya. Untuk memastikan bisnis internet yang berkelanjutan dan sah, penting bagi para pelaku usaha untuk memahami dan mematuhi regulasi yang ada.

Menurut peraturan yang ada, status legalitas RT RW Net dapat bervariasi tergantung pada sejauh mana mereka mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang telekomunikasi.

Berdasarkan Permen Kominfo No. 13/2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menentukan apakah RT RW Net dianggap legal:

Perizinan Penyelenggaraan: Penyelenggara jasa telekomunikasi, termasuk RT RW Net, wajib memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri. Izin ini dapat diajukan melalui Online Single Submission (OSS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uji Laik Operasi: Pelaku usaha RT RW Net harus melakukan Uji Laik Operasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Ini mencakup penilaian mandiri terhadap operasionalisasi layanan RT RW Net serta pengajuan permohonan uji petik jika diperlukan. Hasil dari uji laik operasi ini akan menentukan apakah RT RW Net memenuhi syarat untuk beroperasi secara legal.

Komitmen Pelayanan: RT RW Net juga harus mematuhi komitmen pelayanan yang telah ditetapkan, termasuk kualitas layanan dan standar teknis yang diperlukan.

Audit dan Verifikasi: Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan verifikasi terhadap operasional RT RW Net untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, jika RT RW Net memenuhi persyaratan perizinan, menjalankan Uji Laik Operasi, mematuhi komitmen pelayanan, serta dapat melewati audit dan verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah, maka mereka dapat dianggap legal.

Namun, RT RW Net sering kali menjadi kontroversial karena banyak yang beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah dan tanpa mematuhi regulasi yang berlaku.

Oleh karena itu, penting bagi pemilik bisnis layanan internet untuk memastikan bahwa operasional mereka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut agar dapat dianggap legal.

Sementara itu, di Barsel sendiri selama beberapa tahun ini, hampir seluruh desa memiliki sekitar 2 sampai 7 jaringan RT RW Net yang dijalankan oleh ratusan pelaku usaha. Menurut hasil penelusuran awak media, sejumlah besar usaha tersebut dijalankan tanpa perizinan alias ilegal.

Akibatnya, kegiatan ini diproyeksikan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi negara, yaitu ratusan juta bahkan miliaran rupiah, apabila dihitung dari skala usaha dan beberapa tahun belakangan menjamurnya kegiatan ini.

Untuk itu, harus ada upaya penertiban oleh aparat penegak hukum terhadap kegiatan ilegal ini.

Pasalnya, usaha RT/RW Net ilegal (menjual kembali langganan internet rumahan tanpa izin Penyelenggara Jasa Telekomunikasi) menimbulkan gangguan berupa penurunan kualitas jaringan secara massal, risiko pencurian data pribadi, kerugian finansial bagi operator resmi, serta ancaman sanksi hukum pidana bagi pelakunya.

Apa saja gangguan yang ditimbulkan akibat usaha rt rw net ilegal?

Gangguan Teknis dan Kualitas Jaringan

Koneksi lambat: Bandwidth internet rumahan yang kecil dipaksakan untuk dipakai banyak pengguna sekaligus.

Jaringan sering putus: Perangkat jaringan murah tanpa standar teknis yang baik mudah panas atau error.

Garis jalur terganggu: Interferensi sinyal dan beban berlebih merusak kestabilan akses internet di sekitar area tersebut.

Risiko Keamanan dan Hukum

Pencurian data: Jaringan tanpa pengawasan ketat rentan disadap atau menjadi celah kejahatan siber.

Sanksi hukum: Pelaku dapat dikenakan pidana penjara atau denda besar sesuai Undang-Undang Telekomunikasi.

Pemutusan sepihak: ISP resmi berhak memutus langganan utama jika mendeteksi pelanggaran aturan reseller ilegal.