BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
BERITAKALTENG.com – SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), H. Ary Dewar mendesak pihak management PT. TASK III yang beroperasi wilayah Desa Pamalian, Kecamatan Kota Besi untuk segera melakukan mediasi maupun duduk bersama pemerintah desa.
Hal ini guna mencari solusi atas permasalahan jalan milik perusahaan yang menjadi jalur alternatif usaha latrit milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat.
“Seharusnya PT. TASK dalam hal ini duduk bersama bagaimana untuk mencari solusi yang baik. Karena itu merupakan usaha milik Desa Pamalian yang merupakan desa binaan mereka, jadi perusahaan harus memberikan jalan dan peluang usaha yang kami kira tidak merugikan pihak perusahaan sendiri,” kata Ary Dewar saat dibincangi, Rabu (27/4/2022).
Menurutnya sebagai Desa binaan dari PT. TASK, sudah sewajarnya BUMDes Pamalian itu melakukan kegiatan usaha yang harus didukung oleh perusahaan itu sendiri. Disisi lain perusahaan tersebut bisa saja bekerja sama dalam bentuk MoU dengan pemerintah desa setempat dalam melakukan perawatan jalan perusahaan.
“Solusi itu banyak, bisa misalnya sama-sama memelihara jalan bikin MoU, kalau mereka takut jalannya rusak, kalau bicara desa binaan, tentu ada CSR, bisa saja gunakan CSR untuk merawat jalan yang nantinya dilintasi bersama tersebut, bahkan teknis dilapangan kalau memang takut buah dicuri atau apapun itu, bisa saja diatur dengan menggunakan kode di setiap unit atau lintas koordinasi berdasarkan No plat kendaraan dan lainnya, diawasi bersama dengan pemerintah desa,” ujar Ary Dewar.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kotim ini juga meminta agar pihak perusahaan jangan kaku dalam melakukan pembinaan Desa Pamalian. Karena tindakan perusahaan tersebut dinilai menjadi kendala akses keluar bagi kegiatan usaha desa, ia juga meminta dengan tegas, dalam hal ini pemerintah daerah harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Perusahaan jangan kakulah menanggapi hal ini, itu usaha desa, bukan perorangan dan pemerintah daerah juga sebagai bapaknya masyarakat bapaknya pemerintahan desa harus hadir untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga BUMDes dapat berjalan dengan baik, dan pihak perusahaan juga tidak merasa dirugikan,” tutupnya. (Rik/Arl)