Pj Bupati Barsel dan Pj Bupati Kobar Pilihan Mendagri, Akhirnya Tetap Dilantik

BERITAKALTENG. com – Palangka Raya – Pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan (Barsel) dan Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) akhirnya dilaksanakan, setelah sebelumnya sempat tertunda, yang seyogyanya dilantik pada Senin (22/5/2023) lalu.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, melantik dan melakukan pengambilan sumpah jabatan secara langsung ke dua Pj Bupati tersebut, di Aula Jayang Tingang, Rabu (24/5/2023).

Seperti diketahui Kemendagri menunjuk Pj Bupati Barsel, Deddy Winarwan menggantikan Lisda Aryana, sedangkan Pj Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Budi Santosa, menggantikan Anang Dirjo.

Dari pantauan, meski pelantikan diwarnai penolakan dan tuntutan dari Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah (MP3D) Kalteng, namun Keputusan Menteri Dalam Negeri menjadi dasar Gubernur Kalteng melantik kedua Pj Bupati tersebut sehingga tidak dapat dibatalkan.

“Sebagai Gubernur, tentu wajib mematuhi undang-undang yang berlaku sebagai kepanjangan tangan dari pusat ke daerah. Jadi harus siap patuh melaksanakan. Ini juga bagian dari menjaga marwah pemerintah dan Presiden,”kata Sugianto Sabran, usai pelantikan itu.

Namun bersamaan dengan pelantikan tersebut kata Gubernur, ia tidak bisa melewatkan, dan tetap mendengar aspirasi dari perwakilan warga Dayak Sedangkan pelantikan yang dilaksanakan adalah dalam rangka memfokuskan program-program lintas pembangunan di Kalteng.

“Kami tidak mau ada hiruk pikuk. Kedepan saya akan menyurati Kemendagri untuk membuat segera bahwa tidak akan mengusulkan lagi calon bupati di bulan September. Agar kami dapat fokus pada masa jabatan yang ada untuk pembangunan Kalteng,”tukas Sugianto.

BACA JUGA : Ketua Dprd Barsel Hadiri Pelantikan Deddy Winarwan Sebagai Pj Bupati

Gubernur hanya berharap kepada masyarakat Kalteng, khususnya warga Dayak dapat menerima penjabat yang berasal dari luar daerah. Walaupun ada perbedaan kehendak, ia mempersilahkan adanya ruang aspirasi yang ditujukan kepada pusat.

“Presiden Jokowi diberi gelar Raja Dayak di Kalteng berarti beliau adalah bagian dari kita. Silahkan saja kalian ingin membuat surat terbuka kepada Presiden, sampaikan keadaan di Kalteng. Saya minta masyarakat bisa secara baik-baik tanpa ada kekisruhan,”tambahnya.

Sementara itu, perwakilan masyarakat Dayak Kalteng, Effrata, melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo. Disampaikan, keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menunjuk Pj Bupati Barsel dan Pj Bupati Kobar dari pejabat Kemendagri RI, dinilai sangat melukai perasaan masyarakat.

Menurut Effrata, seakan-akan di Kalteng ini sudah tak ada lagi putra – putri terbaik yang dianggap mampu memimpin daerahnya sendiri.

“kami menganggap, ketidakpercayaan akan kemampuan putera daerah tersebut membuat kami merasa terhina, merasa bodoh. Karena kami dianggap tidak mampu memimpin daerah sendiri. Padahal kami juga telah memiliki seorang Raja Dayak yang menjadi Presiden Republik Indonesia,”timpalnya.

Perou diketahui lanjut Effrata, banyak putra-putri daerah Kalteng yang memiliki skil dan kemampuan yang mumpuni, serta layak dan tidak kalah dalam hal memimpin suatu daerah.

“Sebab itu, kenapa harus dari pusat. Kami orang Dayak dianggap bodoh. Maka tidak malukah bapak menjadi Raja Dayak dari orang-orang yang bodoh ini,”tambahnya.

Pihaknya sangat berharap bisa bertemu dan bersilaturahmi, dengan Presiden Joko Widodo. Untuk bersama berbagi dan berdiskusi membangun Indonesia dari Bumi Pancasila Kalteng dengan pelibatan masyarakat Dayak dan Kalteng khususnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum Sang Made Mahendra Jaya menghargai aspirasi yang disampaikan oleh Perwakilan Masyarakat Dayak Kalteng.

“Aspirasi yang disampaikan dengan cara elegan. Ini luar biasa, sangat menghargai. Saya akan melaporkan kepada pimpinan,” tandasnya. (Red/Vd/*st)