Raih Predikat Cukup Pada Penilaian ITKP Tahun 2022, Ini Langkah Yang Akan Dilakukan Pemkab Barsel

Beritakalteng.com, BUNTOK, PJ Bupati Barito Selatan, Lisda Arriyana menyampaikan bahwa Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) minimal baik sebagai aspek indikator ‘antara’ dalam indeks reformasi birokrasi Pemkab Barsel tahun 2022 hanya mencapai predikat cukup.

Hal ini disampaikan oleh Lisda melalui pesannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Barsel, Edy Purwanto pada pelaksanaan kick off 35 paket proyek di sembilan dinas lingkup Pemkab Barsel di Aula Kantor Bupati Barsel, Senin (16/1/2023).

Pada pelaksanaan kick off kegiatan bernilai kurang lebih Rp71 milyar tersebut, Lisda mengingatkan agar permasalahan tersebut menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama oleh seluruh instansi di lingkup Pemkab Barsel.

“Mengapa sampai terjadi demikian, padahal indikator ITKP tersebut sangat jelas dan merupakan tugas dan fungsi pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya?” pertanyakan Lisda.

Diuraikannya, ada sejumlah indikator yang mempengaruhi predikat ITKP pemkab Barsel yang menjadi tanggung jawab PA, KPA dan PPK, yakni belum tercapainya nilai minimal 50 persen perbandingan antara pagu anggaran yang ditayangkan pada SIRUP terhadap pagu anggaran untuk pengadaan barang/jasa sampai dengan 31 Maret tahun anggaran berjalan.

Belum tercapainya nilai minimal 50 persen perbandingan antara pagu E-Tendering yang ditayangkan pada SIRUP terhadap E-Tendering PB/J yang dilaksanakan melalui SPSE.

Kemudian adalah, belum tercapainya nilai minimal 50 persen perbandingan antara pagu anggaran E-Purchasing melalui katalog atau toko daring yang ditayangkan pada SIRUP terhadap pagu anggaran E-Purchasing PB/J yang dilaksanakan dan dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima pada aplikasi E-Katalog paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.

Keempat adalah, belum tercapainya nilai minimal 50 persen perbandingan antara pagu anggaran non E-Tendering dan Non E-Purchasing yang ditayangkan pada SIRUP terhadap pelaksanaan Non E-Tendering dan Non E-Purchasing PB/J yang dilaksanakan melalui SPSE, baik melalui mekanisme transaksional ataupun pencatatan.

Dan yang terakhir adalah, belum tercapainya nilai minimal 20 persen perbandingan antara pagu anggaran PB/J yang dilaksanakan melalui SPSE terhadap pagu anggaran yang kontrak PB/J-nya memanfaatkan SPSE.

Atas penilaian tersebut, Lisda mengharapkan kepada seluruh PA, KPA dan PPK untuk dapat menginput data pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2023 pada SIRUP sedini mungkin.

“Dan apabila perlu per 31 Januari 2023 ini SIRUP pada perangkat daerah yang dikelola eh masing-masing PA/KPA/PPK telah diumumkan sebagaimana mestinya,” tekan mantan camat Dusun Selatan ini mengingatkan.

Selanjutnya, dia juga meminta seluruh pelaksanaan pemilihan penyedia melalui mekanisme E-Tendering yang telah diumumkan pada SIRUP untuk dilaksanakan pemilihan penyedianya kepada kepala unit kerja pengadaan barang/jasa.

Melaksanakan E-Purchasing yang telah diumumkan pada SIRUP dan dicatatkan realisasinya pada aplikasi katalog ping lambat setelah pelaksanaan kontrak selesai.

Melaksanakan pengadaan langsung atau pembelian melalui toko daring yang telah diumumkan pada SIRUP dengan mekanisme transaksional atau pencatatan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Melaksanakan kontrak dengan mekanisme elektronik melalui SPSE untuk setiap paket pengadaan barang/jasa yang pemilihannya dilaksanakan menggunakan SPSE.

“Apabila perlu, saudara (i) dapat berkonsultasi ke bagian pengadaan barang/jasa sekretariat daerah Barsel,” imbuhnya menegaskan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah ini juga mengingatkan, supaya Sekda, secara berjenjang melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Kepala Bagian pengadaan barang/jasa untuk dapat memaksimalkan fungsi koordinasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan aspek capaian ITKP yang belum memenuhi predikat minimal baik.

“Saya mengharapkan untuk tahun 2023 ini, ITKP pengadaan pemerintah Barsel berpredikat minimal baik,” pesan dia.

Lisda juga meminta agar Fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan fungsional umum yang berada pada bagian PB/J, supaya dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan PB/J, pembinaan dan advokasi sumber daya manusia, serta kelembagaan PB/J.

Memaksimalkan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugas PA, KPA dan PPK.

Terakhir Lisda juga meminta agar Inspektur untuk dapat memastikan kepatuhan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 Ayat (1), (2) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, Inspektur adalah perpanjangan tangan pemerintah.(Sebastian)