Kekurangan Anggaran, Dewan Barsel Tunda Menerima Sejumlah Usulan Raperda

Foto : Ir. HM. Farid Yusran, MM

Beritakalteng.com, BUNTOK – Kekurangan dana karena refocusing anggaran untuk penanganan dampak virus Korona (Covid-19), DPRD Kabupaten Barito Selatan menunda menerima sejumlah usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh eksekutif.

Hal tersebut, disampaikan oleh Ketua DPRD Barsel Ir. HM. Farid Yusran kepada awak media, seusai pelaksanaan rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama pihak ekskutif di Kantor DPRD setempat, Senin (31/8/2020).

“Sebenarnya begini, di DPRD ini anggarannya sudah habis, tapi eksekutif itu memaksa agar bisa Raperda itu disepakati. Banyak sekali Raperda yang mereka masukan, sedangkan anggaran kita terpotong karena Covid-19 kemaren,” tuturnya menerangkan.

Dijelaskan oleh politisi PDI Perjuangan itu lagi, apabila pihak eksekutif pemkab Barsel tetap menginginkan agar semua Raperda tersebut bisa dimasukan dalam prioritas legislasi, maka sudah semestinya pihak eksekutif meminta pendampingan dari DPRD.

“Secara legalitas, mereka (eksekutif) harus meminta pendampingan kami. Pendampingan Bapemperda, walaupun saya tidak pernah ikut itu ya, saya tinggal terus,” celetuk Farid bercanda kepada awak media.

Hal tersebutlah yang kemudian memicu berkembangnya isu di pihak eksekutif, bahwa DPRD meminta dana dari mereka untuk meloloskan Raperda.

“Nah, pendampingan itulah yang diisukan macam-macam itu,” ujarnya.

Padahal yang sebenarnya adalah, dewan tidak pernah meminta dana kepada pihak eksekutif untuk meloloskan Raperda kedalam prioritas legislasi.

Hanya saja, karena setiap Raperda yang diajukan agar bisa ditetapkan menjadi Perda, membutuhkan proses kaji banding dan konsultasi dengan berbagai pihak dan ke berbagai daerah, maka diperlukanlah dana yang tidak sedikit untuk pembiayaan perjalanan dan akomodasi anggota Dewan yang ikut mendampingi.

Namun, sebab di DPRD tidak ada lagi dana yang tersedia, maka anggaran tersebut sudah semestinya dibebankan kepada pihak eksekutif selaku pihak yang mengusulkan dan harus didampingi oleh dewan.

“Karena kalau minta pendampingan dengan Bapemperda itu, mereka tidak mau yang sepuluh orang itu hanya berangkat satu atau dua orang saja,” jelasnya.

Sebab terkendala dana dan masih tingginya angka penyebaran Sars Cov 2 di Indonesia, maka dalam rapat yang dilangsungkan bersama eksekutif tersebut, disepakati agar semua usulan Raperda yang ada ditunda penerimaannya oleh dewan.

“Yang ini (usulan Raperda) kan kita sepakati, itu nantilah. Pertama menunggu Covid-19 reda dan yang kedua menunggu anggaran tersedia,” tandasnya.(Sebastian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: