BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Beritakalteng.com, BUNTOK – Demi mencapai pembangunan yang berkualitas, seluruh perusahaan penyedia jasa wajib memiliki tenaga yang sudah mendapatkan Sertifikat Keahlian Teknis (SKT).
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Barito Selatan, jajaki kerja sama dengan Balai Bina Jasa Konstruksi Kementerian PUPR, Wilayah V di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pekan lalu.
Plt. Kepala DPUPR, Ita Minarni melalui Kabid Bina Jasa Konstruksi, Hawino, menerangkan kegiatan tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi para tukang bangunan atau yang berprofesi sejenisnya.
Dijelaskan Hawino lagi, berdasarkan UU nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi, DPUPR berkewenangan untuk melakukan pembinaan terkait jasa kontruksi, sekaligus sertifikasi pelatihan untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Teknis (SKT) bagi para tukang.
Sebab, SKT merupakan salah satu syarat utama bagi seluruh penyedia jasa konstruksi agar bisa mengikuti lelang dan mendapatkan pekerjaan jasa kontruksi pemerintah.
“Jadi, tukang-tukang kita itu memiliki sertifikat karena itu juga salah satu syarat untuk bisa lelang dan kita kedepannya akan melaksanakan itu,” jelasnya, saat ditemui awak media di Kantornya, Senin (24/2/2020).
Selain itu, lanjut Hawino, program kerja pelatihan bagi para tenaga teknis ini, juga sesuai dengan visi dan misi Bupati menuju Barsel mantab, dimana infrastruktur itu adalah menjadi sesuatu yang penting, kenischayaan sebagai upaya untuk membuka keterisolasian.
“Karena beberapa lokasi tempat kita ini, ada banyak desa kecamatan yang masih belum memiliki kualitas jalan yang baik, selain itu ada infrastruktur lain yang ada di PUPR ini,” sebut Hawino.
Penjajakan kerja sama dengan Balai Bina Jasa Konstruksi Kementerian PUPR ini, diharapkan mampu membuka peluang pemenuhan target nasional terkait SKT yakni sekitar 6 juta SKT, atau setidaknya 100.000 lulusan per bulannyanya.
Sedangkan dalam praktiknya, saat ini Kemen PUPR hanya mampu memenuhi kuota nasional sebanyak 35.000 SKT per bulan dan hanya skitar satu juta orang per tahu 2019 lalu.
“Nah mereka sementara ini yang bisa memenuhi SKT hanya sekitar 1 juta, berarti masih ada sisa sekitar 5 juta. Kalau kita hanya mengandalkan dana kita sendiri pasti kita tidak mampu,” terangnya.
Bentuk kerja sama ini sendiri, nantinya bisa berupa penyediaan sarana pelatihan, atau dalam bentuk penyediaan tenaga pelatih dan masih banyak lainnya.
Hal tersebut, dikatakan oleh Hawino perlu dilakukan, sebab berhubungan dengan kemampuan pembiayaan daerah yang terbatas.
“Sedangkan, pelatihan ini memerlukan dana yang cukup besar, makanya kita datang kesana (Balai), kita mau berbagi kegiatan bersama. Artinya mereka yang menyediakan narasumber, pelatih, dan apa saja yang bisa mereka bantu, kita sediakan apa yang bisa kita sediakan,” tandasnya.(Sebastian)