Kotim Bertekad Tanpa Kawasan Kumuh

FOTO BERSAMA : Wakil Bupati Kotim HM Taufiq Mukri (peci hitam) saat bersama usai peresmian BPM di Sampit, Selasa (3/9/2019).

beritakalteng.com – SAMPIT – Sebagai transformasi dari program PNPM Mandiri Perkotaan, Program Kotaku (kota tanpa kumuh) yang diluncurkan pada 2016 bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur. Juga terhadap pelayanan dasar di kawasan kumuh untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni.

Untuk itu, melalui prinsip-psinsip penanganan permukiman kumuh dengan fokus pada peningkatan kualitas permukiman kumuh tersebut. Yakni pada daerah perkotaan. Sehingga menjadikan pemerintah daerah sebagai nahkoda atau pelaksana utamanya.

Wakil Bupati Kotim HM Taufiq Mukri menjelaskan, tahun ini di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kotim harus bebas dari kawasan tanpa kumuh.

“Usaha penurunan kawasan kumuh di Bumi Habairng Hurung ini bukanlah hal yang mudah. Diperlukan partisipasi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia swasta dan juga lembaga peduli lingkungan yang ada di Kotim. Sehingga ke depan tidak ada lagi kawasan permukiman kumuh. Selain itu, di akhir tahun ini terkait kebutuhan air minum dapat terlayani 100 persen nantinya,” kata Taufiq Mukri saat meresmikan Bantuan pemerintah untuk Masyarakat (BPM) untuk warga Kelurahan Ketapang, Selasa (3/9/2019).

Untuk mengatasi masalah itu, menurut wabup, sehingga munculah Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM). Bantuan itu berupa hidran umum 1 unit di RT 01, hidran umum 1 unit dan MCK 1 unit di RT 04 dan hidran umum 1 unit serta MCK 1 unit di RT 28, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

“Saya berharap program kotaku di Kotim ini dapat membawa pengaruh dalam mengurangi tingkat kekumuhan,  bahkan sampai nol hektare pada akhir 2019 nanti,” harapnya.

Wabup menambahkan, pemerintah daerah telah berbuat untuk menangani kawasan kumuh. Sarana dan prasarana telah dibangun. Diantaranya 5 depo sampah yang tersebar di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, bantuan motor sampah dan bak sampah.

”Bahkan di Kecamatan Baamang ada peningkatan jalan lingkungan dan drainase sudah dilakukan dengan dana APBD. Secara kelembagaan, Pemda Kotim juga sudah memiliki Pokja PKP (kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman) sebagai wadah kolaborasi bagi pencegahan dan penanganan kumuh,” tegasnya.

Menurut Taufiq Mukri, pekerjaan ini belum selesai.

”Kita harus menuntaskan kawasan kumuh menjadi nol hektare. Diharapkan lagi instansi/lembaga terkait agar berperan lebih aktif lagi, dan juga kepada lembaga lain jangan hanya menonton. Berperanlah sesuai bidang masing-masing. Tujuan diadakan mandi, cuci dan kakus (MCK) ini agar penyediaan sarana sanitasi yang memenuhi persyaratan teknis. Sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas ini. Dengan demikian, kebiasaan BAB (buang air besar dan kecil) di Sungai Mentaya sudah bisa dikurangi, bahkan berangsur tidak dilakukan sama sekali,” harapnya. (agg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: