BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Beritakalteng.com, Palangka Raya- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng dengan dua agenda yakni pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah tahun anggaran 2017.
Dan Penyerahan naskah laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Tengah akhir tahun anggaran 2017 oleh Gubernur Kalimantan Tengah kepada pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terpaksa ditunda.
Penundaan rapat paripurna LKPJ 2017 Kalteng dikarnakan ketidakhadiran Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam rapat, dan hanya diwakili Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail. ditambah lagi adanya sejumlah instruksi sejumlah anggota dewan dalam rapat terkait ketidakhadiran Kepala Daerah.
Dan kesepakatan yang disampaikan oleh 7 fraksi DPRD provinsi Kalteng yakni fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, PKB dan PPP, PAN, Gerindra dan partai Nasdem.
Seperti yang disampaikan Anderiansyah fraksi gabungan partai PKB dan PPP, berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang P
Pemerintahan daerah dan PP No.3 tahun 2017 tentang LPPD sudah jelas mengatur hal itu.
“kita hanya mengingatkan, taat azas dan taat aturan. Sudah jelas LKPJ dibuat dan disampaikan oleh kepala daerah, tidak ada selain itu atau diwakili. Jika diwakili dengan sendirinya tidak bisa dilaksanakan.” jelas Anderiansyah senin (26/03).
Menurutnya, penundaan pelaksanaan rapat paripurna merupakan keputusan bijaksana, dan ini juga berdasarkan hasil rapat kecil yang dilakukan oleh seluruh fraksi di DPRD provinsi kalteng.
Disamping itu, Ketua DPRD provinsi kalteng, R. Atu Narang ketika diwawancari menyampaikan, ketidakhadiran Gubernur Kalteng, rapat paripurna LKPJ tahun 2017 hari ini ditunda.
“itu keputusan tadi, dan 7 fraksi meminta rapat ditunda saja. Kata mereka tadi ini pertanggungjawaban Gubernur, dan bukan Wakil Gubernur. Mudah-mudahan nanti datang lah, kalau ga datang gimana kita bisa menyelesaikan” tutup Atu Narang.(Aa)