BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Beritakalteng.com – Tamiang Layang – Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Barito Timur mendesak jajaran eksekutif agar mencermati postur anggaran yang direncanakan pemerintah daerah, tetapi juga memberikan sejumlah catatan strategis, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), percepatan pengisian Jabatan yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt), hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
Hal ini disampaikan I Putu Widid Septiawan selaku Ketua Fraksi Gerindra pada saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur, Senin (12/10/2026).
“Total APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp 868.218.808.466,07.,” katanya.
Selanjutnya, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp848.018.349.723,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Adapun belanja daerah direncanakan sebesar Rp869.218.808.466,07 meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
“Dengan komposisi tersebut, rancangan APBD 2027 mencatat defisit sebesar Rp21.200.458.743,07 yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp21.200.458.743,08,” jelasnya.
Poin penting yang menjadi perhatian Fraksi Gerindra adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Barito Timur didorong untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya guna meningkatkan penerimaan PAD.
Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih memadai dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.
Optimalisasi PAD juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan anggaran, terutama agar pendapatan daerah dapat dikelola secara efektif dan mendukung keberlanjutan pembangunan.
“Fraksi Gerindra turut menyoroti percepatan pengisian jabatan yang hingga kini masih diisi oleh pejabat berstatus Plt,” jelasnya.
Sebagai catatan Fraksi Gerindra, pengisian jabatan secara definitif perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah agar pelaksanaan tugas pemerintahan, koordinasi organisasi, serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
“Gerindra meminta Pemerintah Kabupaten Barito Timur memberikan perhatian serius terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan,” pintanya.
Terkait karhutla, dirinya menilai sangat membutuhkan perhatian serius dan langkah terkoordinasi, terutama untuk mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kegiatan masyarakat.
“Kami Gerindra menyoroti kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang masih mengalami kesulitan mendapatkan akses air bersih,” kata dia.
Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perhatian melalui langkah penanganan yang sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
“Berbagai catatan tersebut menjadi bagian dari masukan Fraksi Gerindra dalam pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027,” demikian. (ags)