Pemda Bartim Jelaskan Penyebab SILPA Rp163,93 Miliar

Beritakalteng.com – Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur menjelaskan penyebab munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Kondisi tersebut pemerintah tetap menaikan alokasi belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Bupati Barito Timur, M. Yamin mengatakan dihadapan para wakil rakyat. Total perubahan APBD 2026 mencapai Rp 1.020.668.215.756,85, meningkat sekitar Rp 26,48 miliar atau 2,66 persen dibandingkan APBD murni 2026.

Kondisi ini menjadi salah satu poin penting dalam arah kebijakan perubahan anggaran, dimana pemerintah daerah tetap berupaya mempertahankan belanja untuk program-program yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Bupati juga menegaskan, pembahasan perubahan APBD tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan angka dalam dokumen anggaran. Kata Bupati, setiap alokasi anggaran harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Pembahasan perubahan APBD tidak semata-mata dimaknai sebagai perubahan angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi harus ditetapkan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Yamin, Selasa (18/8/2026).

Pendapatan Anjlok, Belanja Justru Meningkat

Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 856,74 miliar. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 103,82 miliar atau 10,81 persen dibandingkan APBD murni.

Sebaliknya, belanja daerah justru diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,02 triliun, meningkat 2,66 persen.

Walaupun pendapatan turun drastis, Pemkab Barito Timur tetap mempertahankan sejumlah belanja prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Prioritas tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penguatan pelayanan pemerintah.

Dari sektor pendidikan, pemerintah daerah mengalokasikan Rp265,74 miliar atau 26,04 persen dari total belanja daerah.

Kemudian, kesehatan melalui Dinas Kesehatan dan RSUD mendapatkan alokasi Rp. 171,16 miliar atau 16,77 persen. Lanjut, belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai Rp169,39 miliar atau 17,09 persen dari total belanja daerah.

Anggaran pendidikan antara lain diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk memperbaiki sekolah yang mengalami kerusakan berat maupun ringan.

Sektor kesehatan, anggaran diarahkan untuk penyediaan peralatan dan alat kesehatan bagi Pustu desa. Dan infrastruktur dasar mencakup rehabilitasi jalan kabupaten.

Belanja dipertajam, SILPA jadi Sumber Pembiayaan.

Menghadapi kondisi pendapatan yang menurun, Pemkab Barito Timur melakukan penajaman belanja agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Anggaran diprioritaskan untuk program yang bersifat mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap pelayanan dasar kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Perubahan APBD juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD hingga semester pertama, perkembangan ekonomi daerah, kemampuan keuangan serta prioritas pembangunan.

Bupati berharap, dalam pembahasan ini bersama DPRD bisa menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tetap sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun kabupaten.

“Saya percaya kepada unsur pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat, dapat berkerjasama dan memberikan pemikiran yang konstruktif dan responsif secara khusus dalam pembahasan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun anggaran 2026 sesuai dengan Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten, terutama program Bupati dan Wakil Bupati serta kebutuhan masyarakat daerah,” jelasnya.

Untuk menutup defisit anggaran, rancangan perubahan APBD 2026 mencantumkan pembiayaan netto sebesar Rp163,93 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun Anggaran 2025.

Dengan kebijakan tersebut, Pemkab Bartim berharap keterbatasan pendapatan tidak menghambat pelaksanaan program prioritas hingga akhir tahun anggaran.

Rancangan perubahan APBD 2026 selanjutnya, akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Barito Timur sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. (ags)