BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Foto: Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur, Karianto.
Beritakalteng.com – Tamiang Layang – Adanya kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2026, ternyata berpengaruh sangat besar terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten kota se Indonesia termasuk Kabupaten Barito Timur.
“Dikatakan dalam rapat itu bahwa dana transfer kita berkurang Rp.380 miliar. Tahun 2025 APBD kita Rp. 1,3 miliar, artinya pada tahun 2026 nanti kurang lebih hanya Rp.920 miliar,” kata Karianto di Tamiang Layang, Senin (20/10/2025).
Ia menjelaskan, hasil paparan Sekda dan Ketua Badan Pendapatan Daerah, sebagian besar anggaran untuk tahun 2026 nanti terserap untuk biaya belanja pegawai, seperti gajih dan tunjangan. Kondisi inilah diperkirakan akan mengurangi porsi untuk pembangunan fisik.
“Dengan kondisi itu, kemungkinan besar tidak banyak kegiatan pembangunan fisik yang bisa dilakukan. Namun bagi kami di DPRD, itu bukan alasan untuk berhenti membangun,” jelasnya.
Hanya saja tambahnya, bagaimanapun dampak dari adanya efisiensi anggaran tersebut DPRD meminta pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Karena hal itu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharao nanti dalam pembahasan RKA, kita melihat kegiatan-kegiatan mana yang tidak perlu dilaksanakan. Jangan rutin melaksanakan kegiatan yang sia-sia seperti seminar-seminar dan perjalanan dinas,” katanya.
Sebab, kata dia, lebih baik pemerintah fokus ke alokasi dana di luar belanja rutin untuk sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
“Kalau ada dana di luar belanja pegawai, sebaiknya difokuskan ke Dinas Kesehatan, pendidikan dan Dinas PUPR Perkim. Di PUPR ini kelihatan betul manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Karianto.
Sebagai contoh, dirinya menyoroti proyek jembatan Hayaping telah tercantum dalam DPA dan e-katalog sejak tahun sebelumnya namun tak kunjung dikerjakan dengan alasan waktu tidak mencukupi.
“Kuncinya ada di kepala daerah dan tim anggaran. Kalau memang kita mau melaksanakan pembangunan, pasti bisa. Kekurangan anggaran bukan alasan untuk berhenti, tapi momentum untuk memperkuat efisiensi dan menentukan prioritas pembangunan,” demikian. (ags)