BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan Workshop Penyusunan Rencana Kontingensi Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang berlangsung di Swiss-Belhotel Palangka Raya, Senin (25/8/2025). Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 40 peserta yang berasal dari unsur BPBD kabupaten/kota, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, media massa, serta berbagai organisasi kebencanaan di wilayah Kalimantan Tengah.
Workshop ini menghadirkan narasumber dari BNPB, Balai Wilayah Sungai (BWS) III Kalimantan Selatan, BMKG, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalteng. Selain itu, kegiatan difasilitasi oleh Perkumpulan Lingkar yang berpengalaman dalam penyusunan dokumen kebencanaan di berbagai daerah.
Ketua Panitia Penyelenggara, Indra Wiratama, dalam laporannya menyampaikan bahwa lokakarya ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan pedoman terpadu menghadapi potensi darurat banjir, khususnya di wilayah DAS Barito yang diketahui berisiko tinggi terhadap banjir musiman.
Menurut Indra, penyusunan dokumen rencana kontingensi merupakan upaya penting untuk memastikan kesiapsiagaan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Workshop ini bertujuan untuk menyiapkan landasan operasional, strategi tindakan, serta pedoman penanganan kondisi darurat banjir. Dengan dokumen yang tersusun baik, penanggulangan bencana dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan terkoordinasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt. Sekretaris BPBD Provinsi, Noor Aswad, mewakili Kepala Pelaksana BPBD Kalteng, Ahmad Toyib, menegaskan bahwa risiko bencana banjir di Kalimantan Tengah terus meningkat. Hal tersebut dipicu oleh berbagai faktor, seperti perubahan iklim ekstrem, alih fungsi lahan, pendangkalan sungai, hingga aktivitas masyarakat di kawasan daerah aliran sungai.
“Penyusunan rencana kontingensi ini sangat penting agar ketika tanggap darurat, seluruh pihak dapat bergerak cepat dan tepat. Dokumen ini nantinya menjadi acuan dalam proses evakuasi, penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga tahap pemulihan pasca bencana,” jelas Noor Aswad.
Ia menambahkan bahwa upaya mitigasi seperti ini merupakan bagian dari sasaran pembangunan daerah yang menempatkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas utama. Dengan adanya rencana kontingensi, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.
“Kami berharap dokumen ini disusun berdasarkan data yang akurat dan valid sehingga dapat menjadi pedoman operasional yang benar-benar dapat digunakan saat situasi darurat,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan agar dokumen rencana kontingensi yang dirumuskan dalam workshop ini menjadi referensi utama dalam penanganan banjir di empat kabupaten yang berada di wilayah DAS Barito. Dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana di masa mendatang. “Upaya ini merupakan bagian dari program prioritas daerah untuk mewujudkan Kalteng Semakin Berkah,” tutup Noor Aswad.
(tr)