Kalteng Matangkan Rencana Aksi REDD+: BAPPERIDA Gelar FGD Bahas Pengurangan Emisi dan Pendanaan Karbon

Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi REDD+ atau Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Kamis (14/8/2025), di Hotel Best Western Batang Garing, Palangka Raya. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah penting provinsi dalam memperkuat komitmen pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan tata guna lahan.

Kepala BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah dengan kawasan hutan tropis terluas di Indonesia. Kondisi tersebut menjadikan provinsi ini memiliki posisi strategis dalam kontribusi nasional terhadap upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), terutama pada sektor Forestry and Other Land Use (FOLU).

Leonard menjelaskan bahwa penyusunan Dokumen Rencana Aksi REDD+ tingkat yurisdiksi (provinsi/subnasional) bukan hanya sebagai bentuk komitmen menghadapi isu perubahan iklim, tetapi juga sebagai langkah sistematis dalam membuka peluang pembiayaan berbasis karbon.

“Dokumen ini merupakan upaya strategis dan terarah, tidak hanya untuk mencapai target penurunan emisi, namun juga menjadi pintu masuk bagi Kalimantan Tengah dalam mendapatkan akses terhadap berbagai skema pendanaan karbon,” ujar Leonard.

Ia menegaskan bahwa pelestarian lingkungan tidak dapat dipandang sebagai penghambat pembangunan. Sebaliknya, pengelolaan lingkungan yang baik justru menjadi fondasi sekaligus penopang pembangunan jangka panjang.

“Pembangunan ekonomi harus dapat berjalan beriringan dengan upaya konservasi. Prinsip ini menjadi kunci agar pembangunan tetap berkelanjutan,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Leonard juga menyampaikan bahwa FGD ini menjadi wadah penting untuk menyatukan perspektif dan informasi dari berbagai pemangku kepentingan. Peserta FGD meliputi perwakilan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, akademisi, hingga mitra pembangunan dan organisasi terkait lainnya. Melalui diskusi ini, diharapkan tersusun rencana aksi yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan daerah, tetapi juga mampu mendukung target nasional dalam penurunan emisi.

Ia berharap forum ini memperkuat koordinasi dan kolaborasi di seluruh level pemerintahan serta dunia usaha dan masyarakat. Dengan sinergi yang solid, Kalimantan Tengah diyakini mampu mempercepat pemerataan manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

(tr)