
Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA – Kondisi perekonomian di tahun 2020 sangat berbeda dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana pemerintah dituntut untuk mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah.
Seperti yang disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo bahwa
Inflasi harus di jaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi.
Presiden Joko Widodo berpesan bahwa menjaga keseimbangan suplai dan kiriman saat ini sangat penting agar ketika perekonomian Indonesia mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal, tidak menimbulkan tekanan signifikan terhadap harga-harga.
“Kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, dan skema bantuan sosial diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, menaikan kembali demand, dan akhirnya mendorong tumbuhnya suplai,” kata Joko Widodo ketika memimpin kegiatan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 secara virtual melalui konferensi video, Kamis (22/10/2020).
Presiden Joko Widodo juga mengutarakan harapannya kepada seluruh Pemerintah Daerah agar dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat, untuk dapat bersama-sama memulihkan perekonomian Indonesia.
“Saya harapkan apa yang telah dilakukan Pemerintah Pusat diperkuat lagi di daerah dengan percepatan realisasi APBD, terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi, terutama sektor UMKM,”
“Saya telah minta agar belanja kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah agar mengutamakan penyerapan produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun produk-produk UMKM”, ujar Presiden Joko Widodo menegaskan.
Rakornas dilaksanakan terpusat di Graha Sawala, Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, membahas tentang capaian, evaluasi, dan prospek inflasi kedepan, arahan-arahan terkait kebijakan pengendalian inflasi, serta pemberian penghargaan Pemenang TPID Award Tahun 2020.
Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju turut hadir pada rakornas tersebut, di antaranya Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua TPIP, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta dihadiri juga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Plt. Gubernur Kalteng, Habib Ismail Bin Yahya mengikuti bertempat di Aula Eka Hapakat, Komplek Kantor Gubernur, Palangka Raya.
Turut hadir mendampingi Plt. Gubernur Kalteng mengikuti rakornas tersebut, antara lain Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Sunarti, Kadis Perdagangan dan Perindustrian Aster Bonawati, Plt. Kadis Ketahanan Pangan Lilis Suryani, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalteng Rihando.
Total peserta rapat mencapai 635 orang, baik dihadiri secara langsung maupun daring. Peeserta rapat tersebut di antaranya terdiri dari pengurus TPID seluruh Indonesia, baik Kepala Daerah Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, maupun Kepala Perwakilan Bank Indonesia di tiap provinsi.(*)