Dewan Anggap KUA PPAS APBD Barsel Tahun 2021 ‘Menakutkan’

Berikalteng.com, BUNTOK – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Barito Selatan menganggap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Platfom Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan eksekutif ‘menakutkan’ karena kemungkinan besar akan kembali mengalami defisit dan menjadi utang lagi.

Hal tersebut, disampaikan oleh anggota Banggar DPRD Barsel Idariani, dalam pelaksanaan rapat pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2021, antara Banggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang rapat komisi gabungan, Selasa (22/9/2020).

Ia mempertanyakan kebijakan terkait rancangan anggaran yang diajukan oleh TAPD, karena dengan rancangan yang ada dikhawatirkan akan menimbulkan defisit dan harus ditutupi menggunakan utang baru.

Apalagi rancangan KUA PPAS yang diajukan tersebut, bentuk dan polanya masih tidak begitu banyak perubahan dari APBD tahun sebelumnya, yakni lebih memprioritaskan proyek pembangunan fisik ketimbang program perbaikan ekonomi kemasyarakatan akibat dampak Covid-19.

“Ini menurut saya menakutkan, karena bisa jadi defisit lagi dan utang tersebut merupakan utang di penghujung masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Apakah mampu menyelesaikan utang tersebut sebelum masa jabatan bupati selesai, apakah utang tersebut sudah sesuai dengan batasan aturan yang berlaku?” utarakan Ida.

Kemudian, Politisi Demokrat ini menyarankan agar TAPD Pemkab bisa melakukan penyisiran kembali rancangan KUA PPAS tersebut sebelum ditetapkan.

“Jangan belanja kalau tidak punya duit, jangan ngutang bila memang itu tidak benar-benar dibutuhkan. Bapak saya dulu mengajarkan supaya jangan ngutang bila itu tidak benar-benar untuk menyambung nafas. Apalagi kita tidak tahu, apakah Covid-19 ini akan berakhir, kalau belum berakhir utang numpuk duit tidak ada, maka kita semua akan mati,” tukasnya.

Sementara itu, anggota Banggar lainnya dari partai PPP Nurul Hikmah, meminta supaya TAPD mengkaji ulang perihal target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan.

Sebab jumlah target PAD tahun 2021 yang sebesar Rp95 miliar lebih atau naik Rp2 miliar dari target tahun 2020 yakni sebesar Rp93 miliar, menurutnya tidak logis. Selain mengingat selama ini target PAD tidak pernah tercapai 100 persen, saat ini seluruh sektor usaha tengah mengalami kesulitan akibat dari melemahnya ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19.

“Apakah logis di masa pandemi seperti ini, masih mencantumkan target PAD sebesar itu? Mungkin BPKAD bisa menjelaskan, PAD darimana target angka sebesar itu!” tukas Nurul mempertanyakan.

Berdasarkan data, jumlah KUA PPAS APBD Barsel tahun 2021 sendiri, berada di angka Rp1,03 triliun atau turun sebanyak Rp90 miliar dari tahun 2020.

Saat ini, APBD Barsel mengalami defisit sebesar Rp83,3 miliar, sebesar Rp38,1 miliar ditutup menggunakan utang dari pihak ketiga, sementara itu Rp45,2 miliar sisanya disepakati akan ditutup dengan menggunakan penundaan pembayaran terhadap sebagian paket proyek Multi Years di tahun 2021 mendatang.(Sebastian)