Pansus-Bansos DPRD Provinsi dan BPKP Kalteng Siap Awasi Penggunaan Dana Penanganan COVID-19.

FOTO : Kunjungan Pansus-Bansos COVID-19 DPRD Provinsi ke BPKP Kalteng, terkait koordinasi pengawasan penggunaan anggaran penanganan COVID-19, Selasa (12/5/2020).

Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), melalui Panitia Khusus (Pansus) pengawasan anggaran dan Tim Pengawasan Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 dari pemerintah (Pansus-Bansos COVID-19) DPRD Kalteng, bersama-sama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalteng, sepakat untuk bersinergi melakukan pengawasan anggaran penanganan COVID-19 di wilayah Kalimantan Tengah, serta bansos yang akan digelontorkan oleh pemerintah.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Pansus-Bansos COVID DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering, saat dibincangi awak media, usai melaksanakan kunjungan ke kantor BPKP Kalteng, saat berada di gedung Dewan Provinsi, Selasa (12/5/2020).

Dikatakan Freddy Ering, intinya Pansus-Bansos COVID-19 DPRD Kalteng dan BPKP siap untuk bersama-sama bersinergi melakukan pengawasan penggunaan anggaran COVID-19 dan penyaluran Bansos.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini juga mengungkapkan, selain adanya sinergitas antara BPKP dan DPRD Kalteng khususnya Pansus-Bansos COVID-19 DPRD Kalteng, bersama pihak BPKP Kalteng juga mendukung, agar pihak Eksekutif yang dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov), untuk segera menyampaikan data penggunaan anggaran realokasi dan refocusing COVID-19 kepada Pansus-Bansos COVID-19 DPRD Kalteng.

“Dalam pertemuan kita tadi, BPKP Kalteng juga mendukung agar pihak Eksekutif, bisa segera menyampaikan data penggunaan anggaran realokasi dan refocusing COVID-19 kepada Pansus-Bansos COVID-19 DPRD Kalteng, mengingat tugas dan fungsi dari legislatif salah satunya adalah melakukan pengawasan,” Ujar Ketua Komisi I, yang membidangi Hukum, anggaran dan Pemerintahan ini.

Selain itu, sambung Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini, perlu adanya transparansi dari pihak Pemerintah terkait penggunaan anggaran penanganan COVID-19 serta data penerima Bansos, mengingat saat ini masih banyak masyarakat terdampak COVID-19 yang belum menerima Bansos khususnya yang berada di kawasan pelosok.

“Transparansi serta pemuktahiran data saya rasa adalah komponen penting, mengingat bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapat Bansos dan hal ini juga merupakan solusi agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran serta tidak tumpang tindih. Oleh karena itu, kita minta agar Pemprov Kalteng bisa secepatnya menyampaikan data kepada Pansus DPRD Kalteng,” Pungkas Freddy Ering.(YS/a2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *