Foto : Ketua DPRD Barsel Ir. HM. Farid Yusran, MM, saat memberikan keterangannya kepada awak media beberapa waktu lalu.

DPRD Setujui Anggaran Khusus Penanganan COVID-19

Foto : Ketua DPRD Barsel Ir. HM. Farid Yusran, MM, saat memberikan keterangannya kepada awak media beberapa waktu lalu.

Beritakalteng.com, BUNTOK – DPRD Kabupaten Barito Selatan menyetujui usulan pemerintah daerah setempat, mengenai digesernya sejumlah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, guna dialokasikan khusus penanganan pandemi virus Corona (COVID-19).

Disetujuinya pergeseran anggaran ini, dibenarkan oleh Ketua DPRD Barsel Ir. HM. Farid Yusran, melalui pesan whatsapp, Senin (6/4/2020).

Dijelaskan oleh Ketua DPC PDIP Barsel ini, bahwa dalam rapat yang dilakukan secara daring tersebut, seluruh unsur pimpinan Badan Anggaran (Banggar), yakni Wakil Ketua I DPRD H. Moch Yusuf Kalem dan Wakil Ketua II DPRD Hj. Enung Irawati, menyepakati dan menyetujui terkait adanya pergeseran anggaran dimaksud.

“Iya, karena kondisi social dan physical distancing sehingga tidak memungkinkan rapat Banggar dan TAPD secara lengkap, sehingga diambil discresi pimpinan bertiga saja, rapat via whatsapp untuk mengambil keputusan persetujuan,” terangnya.

Dirinya berharap, agar anggaran yang sudah disetujui ini, nantinya dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin guna menekan laju penyebaran wabah penyakit yang disebabkan oleh Sars Cov 2 itu.

“Harapan DPRD anggaran yang diusulkan itu cukup untuk penanganan covid-19 di Barsel,” sebutnya.

Berdasarkan data yang disampaikan Sekretaris DPRD (Sekwan) Barsel Ika Pudji Lestari, Senin (6/4/2020), total dana pergeseran pada DPA Dinas Kesehatan untuk penanganan covid-19 adalah sebesar Rp.1.307.845.000

Dengan rincian pergeseran pada DPA Dinkes, yakni dana insentif daerah (DID) sebesar Rp.800.000.000, program baru khusus penanganan covid-19 sebesar Rp. 396.845.000 dan UKM sekunder/BOK Kabupaten bidang kesehatan sebesar Rp. 111.000.000.

“Sedangkan usulan pergeseran terkait objek belanja modal dana DAK masih ditangguhkan, karena peruntukannya bukan untuk penanganan covid-19 dan bersifat belum mendesak, serta memerlukan pembahasan dari seluruh anggota Banggar secara lengkap,” jelasnya.(Sebastian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: