Dorong Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah, Komisi I DPRD Kalteng Kunjungi BPKAD Jatim

Foto : Komisi I DPRD Provinsi Kalteng, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur (Jatim)

Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA- Dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah, Komisi I DPRD Provinsi Kalteng, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Jum’at (06/02).

Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, Wakil Ketu Komisi H Muhajirin, Sekretaris Komisi Sirajul Rahman, serta anggota komisi H Sugiyarto, Ferry Khaidir, Toga HN Nadeak, Hj Rusita Irma, Irawati dan Sinar Kamala. Serta, turut mendampingi Dirut Bank Kalteng, dan jajaran SPPD terkait.

Dalam kunjungan kerjanya, Komisi I DPRD Kalteng berkesempatan melakukan kaji banding, serta mempelajari tata kelola keuangan dan aset daerah,  yang dilakukan  oleh pemerintah Provinsi Jatim,  melalui BPKAD Jatim.

Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering menyampaikan, ada beberapa catatan penting, yang berhasil dihimpun, saat melakukan lawatan ke BPKAD Jatim, yakni berkenaan tata kelola, khususnya dalam pengelolaan aset maupun hibah,  yang sudah dilakukan oleh BPKAD Jatim.

“Berkenaan, regulasi maupun implementasinya sendiri berjalan dengan sangat baik. Apalagi, soal aset dianggap sangat penting, karena berpengaruh bagi opini BPK RI terhadap tata kelola keuangan daerah tersebut. Dan, itu sangat patut sekali untuk dipelajari,  yangmana harapannya dapat pula diimplementasikan di Provinsi Kalteng,” kata Freddy Ering seusai melakukan pertemuan.

Freddy juga menuturkan, hal penting lainnya, yakni seperti masalah hibah hingga lainnya, benar-benar diatur sesuai dengan regulasi, serta tindaklanjut positif. Bahkan, dijelaskannya lanjut, untuk dum kendaraan dinas, sudah tidak diperbolehkan lagi, dan itu wajib untuk dijalankan.

“Untuk hibah juga harus dilakukan secara konsisten, ketika ada usulan dari SOPD, atau instansi lainnya,  harus dipertimbangkan dengan baik, dalam prosesnya. Artinya, itu tidak serta-merta, pihak lain meminta hibah, lalu langsung dipenuhi. Dikarenakan, kalau terus menerus dilakukan demikian,  maka aset daerah bisa habis,” ungkapnya.

Sambung Politisi PDIP Kalteng ini,  menjadi acuan pembelajaran lainnya, yakni berkenaan dengan perencanaan, seperti tidak boleh menumpukkan aset-aset yang ada,  atau yang rusak. Hal itu, menurutnya wajib ditindaklanjuti,  agar tidak menjadi beban bagi daerah.  Bahkan, bisa saja akan berdampak pada neraca anggaran.

Sementara, berkenan dengan  perusahaan daerah (perusda), Ia juga menerangkan, soal Perusda saja BPKAD Jatim, membuat sebuah terobosan, untuk melebur menjadi satu Perseroan Terbatas (PT). 

Misalnya, karena 5 (lima) Perusda dianggap kurang berkontribusi bagi daerah, maka dari itu disatukan menjadi PT, agar dapat berjalan secara maksimal. Selain itu,  memang pada umumnya Bank Jatim sendiri juga sebagai penyumbang deviden terbesar,  seperti halnya Bank Kalteng.

“Kita juga harus banyak belajar, untuk urusan restrukturisasi terhadap perusda, seperti yang telah dilakukan oleh Bank Jatim, masih sebagai perusda dengan penyumbang terbesar,” tutup wakil rakyat dapil V yang meliputi Pulang Pisau dan Kapuas ini.(YS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: