Legislator Ini Yakin Masih Ada PBS Dapatkan Ijin Non Prosedural

SAMPIT, Gerak Kalteng- berdasarkan informasi yang dihimpun sejumlah media, sedikitnya ada 165 Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang sering terlibat konflik dengan masyarakat di wilayah Provinsi Kalteng, khususnya yang sering terjadi di wilayah Kotim.

Menjadi perhatian serius sejumlah anggota legislatif Kotim seperti Komisi II yang mana belum lama ini mendampingi pihak Tim Desa Patai bertandang ke Dirjen Perkebunan di Jakarta tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur Rudianur meminta agar Pemerintah  Daerah kembali memperketat pengawasan terhadap ijin-ijin PBS yang beroperasi.

“Perlu adanya pengawasan dan juga peninjauan kembali terkait proses ijin, terutama di bidang perkebunan kelapa sawit, karena selama ini Perkebunan kelapa sawit di Kotim ini terus saja terjadi masalah sengketa lahan, ini bisa jadi konflik panjang di kotim,” Ungkap Rudianur.

Dirinya berpendapat, Perlu di cek kembali, apakah sudah prosedural atau tidak, diantara sekian banyak ijin Perusahaan perkebunan di Kotim ini kita yakin pasti masih ada yang non Prosedural.(So)