Fraksi Golkar Soroti Kemandirian FISKAL dan Kualitas Belanja dalam Pandangan Umum Perubahan APBD Tahun 2026

Beritakalteng.com – Tamiang Layang – Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur, Senin (31/8/2026).

Pandangan umum Fraksi Golkar dibacakan oleh Trisna Andrilawitni, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur atas penjelasan tentang rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dirinya menilai perubahan APBD bukan sekedar formalitas administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk merespons dinamika pembangunan, menyesuaikan prioritas serta memastikan anggaran daerah memberikan manfaat nyata untuk masyarakat.

“Kondisi fiskal daerah yang saat ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD,” kata Trisna.

Dikatakan, dengan keterbatasan ruang fiskal menuntut pemerintah daerah semakin selektif dalam menentukan prioritas anggaran.

Atas kondisi tersebut, Fraksi Golkar segera diarahkan pada program yang mendukung pelayanan dasar, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menyoroti struktur perubahan APBD 2026. Berdasarkan rancangan yang diajukan pemerintah daerah, total perubahan APBD mencapai Rp 1.020.668.215.756,85, atau meningkat sebesar Rp26.492.843.823,96 atau 2,66 persen dibandingkan APBD murni 2026.

Kemudian, pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD tercatat sebesar Rp856.735.853.181, mengalami penurunan sebesar Rp103.820.061.730 atau 10,81 persen. Adapun pembiayaan netto untuk menutupi defisit anggaran mencapai Rp163.932.362.575,85atau meningkat sebesar 387,61 persen.

“Fraksi Golkar menilai penurunan transfer akibat kebijakan fiskal tidak semata-mata harus dipandang sebagai persoalan, tetapi dapat menjadi momentum kemandirian fiskal Kabupaten Barito Timur,” jelasnya.

Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui pendapatan potensi pajak dan retribusi yang lebih akurat, digitalisasi pemungutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi aset daerah serta evaluasi terhadap badan usaha milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Optimalisasi PAD tersebut diingatkan agar tetap dilakukan secara bijaksana dan tidak menambah beban berlebihan bagi masyarakat maupun dunia usaha.

“Penangkapan PAD dinilai harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.

Maka dari itu, Fraksi Golkar meminta agar belanja daerah lebih diarahkan kepada proyek-proyek strategis yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Prioritas mencakup infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi, serta sarana pendidikan dan kesehatan yang memang sangat dibutuhkan secara mendesak,” katanya.

Dirinya meminta, agar setiap usulan penambahan maupun pengurangan belanja modal dilengkapi studi kelayakan yang komprehensif, analisis manfaat biaya serta jadwal pelaksanaan yang jelas dan terukur.

“Kami fraksi mengingatkan agar pemerintah daerah menghindari proyek yang menghabiskan anggaran namun tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Terakhir, Fraksi Golkar dengan ini menegaskan kesiapan menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang konstruktif dalam pembangunan daerah.

Fraksi Golkar juga menyatakan akan terus mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sekaligus tetap menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan koreksi apabila terdapat kebijakan yang belum sesuai dengan Jenita masyarakat serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami menerima Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2026 sebagai bahan pembahasan lebih lanjut dalam rapat bersama pemerintah daerah,” demikian. (ags)