BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Beritakalteng.com, SAMPIT – Dalam rangka memperingati haru buruh nasional (May Day) yang jatuh pada Sabtu 1 Mei 2020 kemarin, anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Khozaini S,Kom meminta agar pihak Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang ada dan beroperasi diwilayah setempat agar tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal.
Dia juga menegaskan dalam halnya dampak dari virus Covid-19 yang saat ini dinilai berpengaruh besar terhadap investasi maupun segala sektor termasuk ekonomi, industri perkebunan kelapa sawit bahkan pertambangan sudah mendapatkan keringan beban perusahaan dari pemerintah pusat.
“Dengan tegas kami minta kepada semua PBS di Kotim ini jangan sampai melakukan PHK secara masal apalagi pemerintah pusat sudah memberikan keringanan beban kepada setiap perusahaan, PHK masal sama saja membuat masyarakat kelaparan ditengah wabah Covid-19 saat ini,” Ungkapnya, sabtu (2/5/2020) pagi tadi.
Disisi lain Legislator partai Hanura dari Dapil I ini juga berharap Dinas Tenaga Kerja lebih Proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap pihak perusahaan yang dinilai melakukan praktek-praktek PHK tanpa dasar hukum yang jelas kepada karyawannya.
“Dinas tenaga kerja harus lebih proaktif, dimasa sulit seperti saat ini apabila terjadi PHK terhadap para karyawan tanpa landasan aturan yang berlaku itu sudah melanggar, apalagi kondisi saat ini masyarakat sulit mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” Tukasnya.
Bahkan menurut Khozaini, pihaknya sendiri sudah mendapatkan informasi dari warga masyarakat Dapil I bahwa sudah ada pihak PBS yang merumahkan karyawannya tanpa diberikan gajih.
“Ini sangat merugikan, kita tahu semua terdampak, tetapi apakah hal wajar apabila karyawan dirumahkan lalu tidak diberikan gajih, kenapa tidak diberikan saja gajih 50 persen dari gajih pokok atau 70 persen, ini nantinya rentan menimbulkan konflik,”Tutupnya.(Dr/a2)