Pemkab Bartim Awasi SPBU dan Pengecer, Cegah Penimbunan BBM-Harga Tak Wajar

Foto: Asisten I Setda Kabupaten Barito Timur, Ari Panan P Lelu, didampingi sejumlah jajaran melakukan pemantauan BBM di sebuah SPBU terdekat.

Beritakalteng.com – Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur, melalui Asisten I Setda Ari Panan didampingi TNI, Polri, dan Satpol PP melakukan pemantauan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi adanya oknum yang melakukan penimbunan bahan bakar minyak (BBM).

Pemantauan dilakukan untuk mencegah pembelian BBM dalam jumlah besar yang berpotensi ditimbun atau diperjualbelikan kembali dengan harga lebih tinggi ditingkat pengecer.

Asisten I Setda Kabupaten Barito Timur, Ari Panan, mengatakan dari hasil pantauan di SPBU Longkang menunjukkan harga BBM masih mengacu pada ketentuan resmi, yaitu, Pertalite rp.10.000 per liter, Pertamax rp.12.600 perliter, dan Dexlite rp.24.150 per liter.

Sebab, kata Asisten, terjadi lonjakan siginifikan pada Dexlite yang sebelumnya berada capaian sekitar Rp.14.500 perliter. Namun, kata dia, untuk Bio Solar belom dilaporkan dan tidak tersedia.

“Permintaan BBM dari SPBU diajukan setiap hari ke Depo Banjarmasin, namun ketersediaan masih terbatas. Bahkan untuk Bio Solar saat ini kosong,” ujar Ari.

Sebelumnya, ditingkat eceran yang berbeda harga cukup tinggi. Salah satunya Kios Sayuti, Desa Matabu, Pertalite di jual Rp.14.000 per liter dan Pertamax Rp.16.000 perliter.

Sedangkan, di Pom Mini Tiga Putri, Pertaliet dijual rp.13.500 perliter, untuk Pertamax rp.15.500 perliter. Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan harga pembelian dari pelangsir yang berkisar rp.12.500 sampai rp.14.500 perliter.

Untuk antisipasi kelangkaan BBM, pihak pemerintah daerah mengambil langkah tegas untuk membatasi pembelian BBM sekitar 20 liter per hari serta tidak memperbolehkan bawa jirigen. Lanjut, apabila masih tersedia sisa stok, SPBU Longkang akan melakukan penjualan tambahan pada malam hari mulai pukul 18.00 WIB.

Pemerintah Daerah menghimbau agar pengelola SPBU supaya mengatur antrean dengan baik guna menghindari potensi keributan ditengah masyarakat. Transparansi informasi terkait ketersediaan BBM dinilai penting, terutama saat stok mulai menipis.

“Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi dengan menimbun BBM atau memainkan harga. Ini akan merugikan masyarakat,” pungkasnya. (ags)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *