Pemkab Barito Timur Fasilitasi Mediasi Sengketa Warga dan Perusahaan

Foto: Asisten I Setda Kabupaten Barito Timur Ari Panan pimpin kegiatan mediasi antara perusahaan dengan masyarakat.

Beritakalteng.com – Tamiang Layang – Sengketa lahan antara warga Kecamatan Raren Batuah dan PT Bartim Coalindo serta PT Mutu mendorong Pemerintah Kabupaten Barito Timur turun tangan. Pemerintah Daerah memfasilitasi mediasi sekaligus menyiapkan langkah tindak lanjut untuk mencari titik temu penyelesaian.

Mediasi berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Barito Timur, Kamis (16/4/2026), dipimpin Asisten I Setda Kabupaten Barito Timur Ari Panan. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Kesbangpol Anda Kriselina, perwakilan Polres, Kejaksaan, para pihak terkait, serta para tamu undangan.

Langkah ini merupakan tindak lanjut yang telah disepakati pada Kamis (30/4/2026), bertempat di Kantor Camat Raren Batuah. Kegiatan ini juga melibatkan berbagai pihak diantaranya perusahaan, perwakilan warga, pemerintah kecamatan, kepala desa sampai instansi terkait lainnya.

Kemudian, dari hasil sidak dilapangan nantinya akan menjadi sebuah dasar untuk menyelesaikan sesuai kondisi dilapangan. Permasalahan segel yang dimiliki pihak terkait juga akan diselesaikan melalui pihak kepolisian.

Dalam arahannya, Asisten I Setda Kabupaten Barito Timur, Ari Panan, menegaskan pentingnya dialog terbuka dan profesional guna menghasilkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

“Agar semua pihak dapat menahan diri dan menghormati proses yang sedang berjalan. Pemerintah hadir untuk memastikan penyelesaian dilakukan secara adil dan sesuai aturan,” tegasnya.

Menurut dia, dengan adanya mediasi ini bisa mendapat jalan terbaik dan tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Pemerintah berharap juga agar masyarakat dan perusahaan selalu menjaga hubungan baik.

“Kita berharap persolan ini bisa selesai dengan baik, sehingga aktivitas masyarakat maupun perusahaan dapat berjalan normal kembali,” ujarnya.

Terakhir, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dari kedua belah pihak dan disaksikan langsung pemerintah daerah aparat hukum. (ags)