Legislatif Kalteng Ini Minta Realisasi Anggaran Covid-19 Harus Transparan

FOTO : Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing

Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA – Berdasarkan Perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tugas dan fungsi pengawasan, baik realisasi program pemerintah maupun anggaran. Termasuk mengingatkan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data terkait realisasi dan alokasi anggaran Corona Virues Disease 2019 (Covid-19).

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Duwel Rawing, saat ini dirinya belum melihat data terkait realisasi penggunaan anggaran Covid-19.

“saya sendiri tidak tau apakah data tersebut telah diserahkan ke unsur pimpinan DPRD Kalteng, tetapi yang jelas Kita dari Komisi III yang membidangi kesehatan sama sekali belum melihat data tersebut,” kata Duwel, Rabu (29/9/2021)

Kewenangan pemegang data berada di Kepala daerah untuk disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun menurutnya, DPRD Kalteng juga harus mengetahui realisasi dan alokasi anggaran Covid-19 sebagai bahan evaluasi, mengingat banyak anggaran lain yang bergeser untuk difokuskan pada penanganan pandemi

“Memang kewenangannya berada di Kepala Daerah. Tetapi hemat kami, seharusnya setelah direalisasikan, tunjukan lah penggunaan anggaran tersebut karena selain sebagai bahan evaluasi kedepan, banyak anggaran dari program lain yang juga tergeser untuk difokuskan pada penanganan pandemi. Jadi kami berharap hasil dari kemendagri bisa disampaikan ke kami,” kata Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini.

Selain itu, Pemprov Kalteng khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes), wajib mengedepankan transparansi perihal penggunaan anggaran sesuai dengan Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik. semuanya yang menyangkut anggaran harus transparan.

Dimana hal itu tertuang dalam UU Keterbukaan informasi Publik, sehingga masyarakat bisa melihat dengan jelas penggunaan anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program tertentu. Misalnya alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19,” pungkas Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.(a2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: