Seluruh Fakultas UPR Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

FOTO : Rektor UPR, Dr. Andrie Elia, SE.,MSi ketika foto bersama Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Direktur Pascaserjana UPR, dan seluruh Dekan Fakultas UPR

Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA – Wujud langkah kongkret pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan kampus. Universitas Palangka Raya (UPR) kembali melakukan deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK), serta Wilayah Berokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), rabu (17/2/2021).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Rahan UPR tersebut dihadiri Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah,
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana, seluruh Dekan Fakultas dan Wakil Dekan pada Fakultas, Ketua SPI UPR, Semua Ketua Lembaga dan Kepala Biro UPR, Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Universitas Palangka Raya dan Koordinator komponen Pengungkit, Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Fakultas di Lingkungan Universitas Palangka Raya serta tamu undangan lain.

Rektor UPR, Dr. Andrie Elia, SE.,MSi menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan dalam rangka menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.

“Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit,” kata Dr. Andrie Elia.

Sebagai upaya dalam mendorong terwujudnya tata kelola yang baik dan juga mewujudkan UPR Jaya Raya serta reformasi birokrasi di lingkungan kampus. senin tanggal 24 Agustus 2020 yang lalu telah dilaksanakan kegiatan Pencanangan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan FT sebagai pembangunan zona integritas menuju predikat WBK WBBM.

Selanjutnya pada hari ini kembali dilaksanakan Pencanangan pembangunan Zona Integritas pada 6 Fakultas yakni Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, FKIP,  Ekonomi dan Bisnis, Kedokteran dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan.

“Sehingga pada tahun 2021 ini, seluruh fakultas di lingkungan UPR telah dilaksanakan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM,” jelas Elia menambahkan.

UPR sebagai sebuah institusi pendidikan Negeri terbesar dan tertua di Kalimantan Tengah jelas Elia, memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.(a2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: