Tanggapi Usulan Komisi IV DPRD Kalteng, Dinas PUPR Minta Kabupaten Ikut Fokus

FOTO : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah, H. Shalahuddin, ST., MT., saat dibincangi BeritaKalteng.com, pada hari Jumat (17/7/2020).

Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA – Berkenaan dengan pemberitaan sebelumnya, terkait hasil kunjungan kerja (kunker) Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, di beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, terutamanya Kabupaten Barito Selatan dan Barito Utara, atas beberapa catatan yang menjadi sorotan kalangan legislatif, diantaranya adalah usulan untuk melakukan peninjauan kembali kontrak kerja multiyears tahap II (dua).

Menanggapi hal tersebut, saat dikonfirmasi BeritaKalteng.com, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng H. Shalahuddin, ST., MT., mengatakan, terkait dengan hal itu pihaknya akan melihat kondisi lapangan bersama-sama, bagaimana kondisi realnya seperti apa?.

“Mungkin begini, sebelumnya jalan itu rusak yang sedang diperbaiki, lalu kemudian titik lainnya kembali rusak lagi, gitu lo. Jadi, mungkin itu yang dimaksudkan begitu. Tapi, yang pasti akan kita cek lagi lah kondisi lapangannya seperti apa dan bagaimanapun,” Kata H Shalahuddin, Jumat (17/7/2020).

Lebih lanjut, Dirinya juga mengatakan, terkait adanya rencana Hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kalteng, maka pihak PUPR Provinsi Kalteng akan siap menghadiri RDP tersebut.

“Selain itu, berkenaan dengan hasil kunker kawan-kawan dari Komisi IV DPRD Kalteng, melalui ketua komisinya sudah menghubungi kami. Namun, yang pasti kita akan sangat senang sekali membicarakan hal ini. Sebab, kalau bisa pula pihak pemerintah kabupaten (pemkab) setempat, juga bisa ikut fokus, mengurus di sana, seperti di Kota Buntok, Kabupaten Barito Selatan,” Ujarnya menambahkan.

Jadi, harapannya pihak kabupaten dan provinsi bisa saling bekerjasama, untuk membangun jalan tersebut. Sambung H Shalahuddin menjelaskan, mengingat kabupaten sebagai pemilik lokasi, maka hendaknya juga bisa fokus turut mengurus itu, sedangkan provinsi membantu dengan dana hibah.

“Harapan kami, agar pihak kabupaten juga bisa ikut serta fokus mengurus lokasi itu, karena mengingat itu adalah lokasi punya kabupaten, agar bisa membantu provinsi juga. Jadi, sama-sama lah kita mengurus lokasi tersebut. Ketika kabupaten masuk, maka provinsi juga akan masuk. Karena, kabupaten memegang peranan besar, yang punya lokasi kan kabupaten, jadi harusnya sama-sama lah,” pungkasnya. (YS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: