Beritakalteng.com, SAMPIT- Jajaran DPD Partai Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menyatakan sikap tegas akan menarik diri dari tim Gugus Tugas Penanganan COVID- 19. Hal ini dilakukan lantaran Pemkab Kotim dinilai lamban dalam menangani Covid-19 sehingga berdampak keresahan masyarakat di 185 Desa dan Kelurahan yang ada di daerah setempat.
“Lambannya penangan Covid mengakibatkan keresahan masyarakat di 185 Desa dan Kelurahan.Sudah memasuki minggu ke 6 penanganan dan pencegahan covid 19 belum juga menunjukan perhatian serius kepada masyarakat, terbukti belum maximalnya pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), Alat Kesehatan hingga obat-obatan yang di butuhkan Tenaga Medis di RS,Puskesmas se Kotim,”Ungkap Ketua DPD Partai Golkar yang memimpin langsung konferensi pers Senin (4/5/2020) tersebut.
Selain itu menurutnya jajaran DPD Partai Golkar menilai belum di lakukanya Ravid test secara keseluruhan terhadap Tenaga medis yang Bertugas, bahkan Belum menuhi Standart WHO dalam Penggunaan APD oleh Tenaga Medis akibat keterbatasan barang,maupun belum diperhatikannya Insentif serta keamanan para Tenaga Medis yang bertugas juga merupakan bagian dari alasan Fraksi Golkar Ingin menarik diri dari tim Gugus Tugas Pemkab tersebut.
“Perhatian Sosial kepada Masyarakat Terdampak di 17 Kec dan 185 Des dan Kelurahab se Kotim ini masih tidak maksimal. Lemahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap kebijakan anggaran dan penggunaan anggaran juga menjadi momok persoalan hingga terpangkasnya Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemerintah Pusat, ini Menunjukan Ketidak mampuan Kepala Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara Benar dan Baik,”Timpalnya.
Dalam hal ini Ketua DPD Golkar Kotim ini juga meminta agar semua pihak meninggalkan egonya masing-masing, sehingga secepatnya merealisasikan Sembako terhadap rakyat yang terdampak Covid-19 itu sendiri.
“Tinggalkan ego masing-masing lembaga, secepatnya realisasikan SEMBAKO Rakyat Terdampak 50.000-75.000 Paket sembako untuk meringankan beban mereka yang membutuhkan, gunakan APBD kapan perlu lakukan penundaan pembayaran proyek-proyek Multiyears, utamakan Penanganan dan Pencegahan serta Terdampak Covid secara Maximal.Kita berharap di akhir jabatan Kepala Daerah memberikan Kesan yang Terbaik kepada masyarakat Kotim,” Tutupnya.(Dr/a2)