Dewan Ini Minta Pemda Tidak Menyerahkan Bansos Pusat Langsung Ke Masyarakat Secara Tunai

Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA- Program bantuan pemerintah pusat yang diluncurkan dalam bentuk program kartu sembako dan program kartu sejahtera melalui Kementrian Sosial kepada warga masyarakat yang terkena dampak Pandemic Covid-19, merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka antisipasi kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dan rencananya program tersebut akan segera di cairkan dalam beberapa hari kedepan. Kebijakan dari pemerintah pusat ini pun menuai tanggapan positif dari kalangan masyarakat dan kalangan dewan kota palangka raya.

Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto semua program pemerintah, seperti kartu sembako dan program kartu sejahtera berasal dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Kementrian Sosial Republik Indonesia.

“untuk selanjutnya diberikan langsung kepada masyarakat di daerah melalui kantor pos dalam bentuk bantuan tunai” ucapnya Jumat (24/04/2020) Siang melalui media sosial Whatsapp (WA).

Ia menjelaskan, bantuan tersebut rencananya akan segera di cairkan dan untuk launching (dibuka) pertama kali melalui kantor pos pada tanggal 27 April 2020 ini dan masyarakat akan menerima manfaat tersebut senilai Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah ) selama 3 bulan.

Dirinya juga meminta kepada kepala daerah untuk tidak memberikan langsung secara tunai ke tangan masyarakat, namun disalurkan melalui institusi yang telah ditunjuk secara resmi.

“program tersebut tidak boleh diberikan ke (tangan,red) masyarakat secara cash (tunai) oleh siapa pun termasuk kepala daerah” tegasnya.

Dan penyaluran harus sesuai dengan data akurat, baik itu name by name (nama), address by addres ( alamat) dan rekening atas nama yang bersangkutan. Jadi pemerintah daerah harus sangat hati hati dalam penggunaannya dan lembaga DPRD Bersama aparat harus ikut mengawasi.(hce)