Pemindahan Ibukota dari Presfektif Civitas Akademika UPR

Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA- Pemindahan Ibukota Pemerintahan RI mesih menjadi topik hangat perbincangan sejumlah tokoh masyarakat, baik lokal maupun nasional.

Guna memberikan rumusan dan konsep kepada Pemerintah Daerah tentang pemindahan Ibukota Pemerintahan RI ke Kalimantan Tengah dalam persfektif Sosial-Budaya, Lingkungan dan Ekonomi.

Universitas Palangka Raya (UPR) melaksanakan kegiatan Seminar Nasional PPs UPR tahun 2019 yang dihadiri, Dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, Dr. Asep Sofyan, ST, MT, Rektor UPR, Dr. Andre Elia, SE, M.S.

Turut hadir, Direktur Sekolah Pascaserjana USU, Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S, Direktur Program Pascaserjana UPR, Prof. Dr. Ir. Yutrie Ludang, MP, Mewakili Polda Kalteng, Mewakili Kejati Kalteng, Dekan, Dosen, Alumni, dan Masyarakat Umum.

Direktur Program Pasca Serjana Prof. Dr. Ir. Yutrie Ludang, MP menyampaikan, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pengembangan intelektual dan pembangunan berkelanjutan. Sumber daya yang dimiliki perguruan tinggi, tidak saja berkontribusi dalam keilmuan saja tapi juga bermanfaat bagi masyarakat banyak.

“Wacana pemindahan Ibukota RI tentunya mendorong masyarakat dan perguruan tinggi berperan aktif secara nyata memberikan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.” kata Yutrie Ludang, Sabtu (10/8) di Aula Pascaserjana UPR.

Tujuan tidak lain sebagai penguatan responsif dan pola pikir dan memberikan rumusan serta konsef pemindahan Ibukota RI ke Kalteng, serta diharapkan pertemuan ini menghasilkan konsef awal kajian lebih lanjut.

Rektor UPR, Dr. Andre Elia, SE, M.S menyampaikan Bicara masalah pemindahan ibukota. Secara sosioal-budaya, di Kalteng tentunya tidak ada benturan budaya, meskipun Kalteng sendiri ketika menjadi Ibukota akan kedatangan masyarakat dari luar daerah.

“Jangan khawatir kalau kedatangan penduduk dari luar kalteng. Ga usah  takut, kita perkuatkan budaya lokal dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang handal sehingga kedepan budaya kita tidak hilang.” kata Andre Elia.

Dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, Dr. Asep Sofyan, ST, MT menyampaikan Aspek lingkungan menjadi dasar pembentukan tata ruang. Walapun dibuat tata ruang, artinya masih bisa mengalami bencana alam,

“Konsef pembangunan berkelanjutkan tentunya tetap mengedepankan aspek lingkungan, ekonomi, sosial-budaya.” katanya menambahkan.

Disamping itu, Direktur Pascaserjana USU, Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S menyampaikan, ada tiga hal penting yang perlu sangat perlu diperhatikan yakni Locally Rooted, Nationally Accepted, dan Internationally Respected.

“Locally Rooted yakni pembangunan berbasis kearifan  lokal, produk berbasis SDA lokal, reformasi budaya berbasis tradisi lokal, identitas lokal “Kalteng” atau “Dayak” semakin kokoh sehingga tidak perlu dikhawatirkan.” kata Robert Sibarani.

Nationally Accepted yakni pengakuan wilayah ibukota pemerintahan akan menjadi potret wajah sebuah negara, pengenalan secara nasional merupakan promosi yang kontributif, berdampak positif secara zonasi dalam semua bidang, keterbukaan masyarakat Kalteng atau dayak merupakan modal berinteraksi secara nasional.

Dan yang terakhir, Internationally Respected yakni ibukota pemerintahan selalu menjadi perhatian pusat pemerintahan global, fasilitas akan meningkat dengan sendirinya yang orentasi pada kelas internasionla, dengan sendirinya masyarakat setempat akan beradaptasi kelas global atau internasional.(Aa)